Djawanews.com - Menjelang perhelatan pesta demokrasi 2024 di Indonesia. Generasi Suara Gen Z Kota Tasikmalaya menduga pihak Kepolisian mendukung salah satu calon presiden.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Diskusi Refleksi Perjalanan Demokrasi di Indonesia, Andriana Nugraha yang diikuti oleh berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Suara Gen Z.
"Mungkinkah, kepolisian terlibat dalam memenangkan salah satu kandidat Capres?," kata Ketua Panitia Suara Gen Z Ardiana Nugraha di Cafe Popo Kopi Tiam Rancabango, Jalan Djuanda, Kota Tasikmalaya, Kamis 16 November 2023.
Diungkapkan narasumber dari Akademisi Dr. Ani Heryani, S.Sos M.Si sangat mengapresiasi diskusi suara Gen Z dalam merefleksi perjalanan demokrasi di Indonesia.
Ada beberapa hal yang menjadi hak dan larangan. Konteksnya dalam larangan ini tidak hanya berlaku untuk Polisi saja tetapi TNI dan juga ASN.
"Salah satunya larang bagi aparat baik ASN, TNI mau pun kepolisian, yaitu dilarang mengikuti politik praktis," ujar, Ani.
Dalam pesta demokrasi pemilu di pasal 28 Kepolisian RI harus bersikap netral alias tidak melibatkan diri dalam politik praktis.
Berbeda dengan masa tugasnya sudah berakhir, ASN, dan aparat TNI maupun kepolisian itu memiliki hak untuk berpolitik.
"Pertanyaannya apakah mungkin pihak kepolisian terlibat mendukung salah satu paslon. Kalau saya menduga mungkin saja, tetapi bukan polisinya, tetapi oknumnya," kata Ani.
Bicara demokrasi tidak sehat, itu dilihat dari berbagai faktor salah satunya dari faktor jiwa atau kejiwaannya.
Pakar Hukum Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H. menyampaikan, bicara refleksi perjalanan demokrasi mungkinkah pihak kepolisian terlibat dalam politik praktis, menurutnya, mungkin saja.
Bicara soal pihak kepolisian terlibat dalam politik mendukung salah satu capres. Faktanya sudah ada di Indonesia apalagi dengan ada undang-undang baru tentang ASN, itu sangat berbahaya.
"Dengan adanya Undang-undang ASN yang baru TNI bisa menjadi Kepala Dinas, pengamatan saya itu sangat berbahaya. Nah ini menjadi tugas para generasi Suara Gen Z," ujar Andi.
Kalau polisi dan tentara dididik untuk menyelesaikan masalah secara represif. Jika keberpihakan polisi terhadap politik itu permasalahan politik, bukan permasalahan hukum.
"Jadi penyelesaian polisi terlibat dalam politik mendukung salah satu paslon capres bisa dilakukan dengan cara politik, salah satunya melalui diskusi, atau melakukan aksi," kata Andi.
Berkacamata dari mulai zaman orde baru hingga sekarang sistem perjalanan demokrasi ada perbaikan, berbeda dengan dulu. Kalau dulu baru memasang spanduk sudah digiring.
Kalau sekarang pasti aman-aman saja. Tidak terjadi seperti dulu. Namun yang menjadi pertanyaan demokrasi ini mau dibawa ke mana dan bagaimana?
Salah satunya teman-teman Suara Gen Z dari perwakilan berbagai perguruan tinggi yang hadir harus cerdas dan sering membaca, sehingga mampu membangun demokrasi yang sehat.
"Teori yang disampaikan beberapa narasumber sudah cukup komperhensif. Karena yang disampaikan kilas balik sejarah," kata salah satu peserta Suara Gen Z Deden Faiz Faktajani.
Akan tetapi jika melihat dari konteks yang diusung adalah kepolisian terlibat dalam pemenangan salah satu kandidat capres, berpihak kepada oknum.
"Saya secara pribadi dari konteks yang disampaikan dari para narasumber ini kurang memuaskan. Karena bicara militer terlibat dalam politik di Indonesia sudah menjadi hal biasa," ujarnya.
Sedangkan jika militer atau polisi sudah terlibat dalam kaidah politik akan menimbulkan ketidak sinambungan di masyarakat, karena sudah dipengaruhi dengan politik.
"Sementara saya melihat realitas di lapangan, diskusi refleksi perjalanan demokrasi ini kita mencari data konkret dan kredibel, karena dari analisa kita keterlibatan polisi dalam politik bisa terjadi," kata Deden.
Makanya dengan keterbatasan ilmu pengetahuan, menghadirkan beberapa pakar yang konsen di bidangnya untuk bisa meyakinkan dari kekurangan yang dimiliki.
"Dari deklarasi kami dari suara Gen Z mengajak seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk mengawasi dan memperhatikan seluruh aktivitas Polri dalam setiap kegiatan Pemilu 2024," kata Ardiana.
"Kami dari suara Gen Z menuntut evaluasi besar ditubuh Polri sekaligus menuntut untuk melakukan pemecatan kepada setiap oknum polisi apabila ada yang bermain di Pemilu 2024," ujarnya.
Ardiana menyebut karena telah menyalahi konstitusi. Kami dari suara Gen Z mendesak kepolisian untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024!.***
