Djawanews.com – Dalam upaya untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan stimulus ekonomi, prosesnya masih memiliki kendala. Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, masalah data yang masih tumpang tindih dan belum adanya konsolidasi antara kementerian dengan berbagai lembaga merupakan kendala yang dihadapi pemerintah, terutama terkati upaya mempercepat pendistribusian.
Sri Mulyani menjelaskan, data yang ada di Kementerian Sosial terkait penerima banson tidak sama dengan realitas di masyarakat. Ketika ditelusuri, data tersebut bahkan sudah 5 tahun belum diperbarui. Tidak semua pemerintah daerah (pemda) memperbarui data berdasarkan perundang-undangan terbaru.
“Data di Kemensos versus yang ada di dalam realitas masyarakat ada terjadi deviasi. Waktu ditelisik ternyata data itu belum di-update sejak 2015 karena memang updating data tergantung pemda. Pemda tidak semua melakukan pembaruan sampai kemudian terjadi covid-19 di 2020 dibutuhkan data yang lebih baru,” jelas Sri Mulyani, Selasa (11/08/2020).
Menyikapi keadaan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menunggu terselesaikannya masalah tersebut. Bansos tetap disalurkan sembari melakukan penyempurnaan data. Untuk solusi yang lain, pemerintah menambahkan sejumlah program sosial untuk masyarakat yang belum memperoleh bansos.
Sri Mulyani melanjutkan, e-KTP yang memiliki sistem single identity sebenarnya bisa menjadi jawaban atas kendala saat ini. Tak berbeda jauh, tambah Sri Mulyani, data bansos produktif dalam bentuk bantuan kredit modal kerja untuk UMKM senilai Rp2,4 juta terjelas ada di perbankan.
“Persoalannya tidak hanya menyebar duit, tapi kami harus accountable, kami akan terus lakukan secepat mungkin, tapi setepat mungkin dalam kendala yang ada saat ini,” terang Menteri Keuangan.
Jika Anda ingin mendapatkan informasi terkini lain tekait ekonomi, bisnis, perkembangan pasar, dan dunia usaha, klik di sini.
