Boikot pajak mendapat penolakan dari sejumlah tokoh, termasuk Sandiaga yang menjadi pasangan prabaowo. Apa kata sejumlah tokoh tersebut ? simak berita berikut
Ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono untuk menolak membayar pajak bagi pendukung Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat tanggapan dari sejumlah politisi tanah air.
Sejumlah tokoh pendukung Jokowi menentang pernyataan Arief terkait seruanya untuk boikot pajak seperti Moeldoko dan Sri Mulyani, bahkan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang merupakan pasangan Prabowo dalam pilpres 2019 juga ikut bereaksi terkait pernyataan Arief tersebut.
Berikut isi pernyataan dari sejumlah tokoh yang mengomentari imbauan Arief Poyuono itu.
1.Moeldoko
Menurut Kepala Staf Kepresidena Jendral (Purn) TNI Moeldoko, Arief Poyuono memberikan pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat karena mengajak warga negara Indonesia untuk tidak menuntaskan hak dan kewajibanya terkait membayar pajak.
“Jangan menyerukan begitu, itu pendidikan politik yang enggak bener,” ujar Moeldoko di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/52019).
Mantan Panglima TNI era SBY ini juga mengungkapkan, seharusnya masyarakat diberi anjuran untuk memahami hak dan kewajibanya sebagai warga negara. bukan malah mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak.
Moeldoko berpedapat, Justru ajakan tersebut tidak sesuai dengan visi Calon Presiden Prabowo yang memiliki jiwa patriotik dan kesatria. “Saya yakin pak Prabowo memiliki itu, hanya saja yang di bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya,” ujarnya.
2. Sri Mulyani
Hal senada juga diucapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menurutnya, sejumlah tokoh politk seharusnya memiliki pendekatan kenegarawanan yang baik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Akan tetapi, Sri Mulyani mengaku tak begitu risau dengan ajakan untuk boikot pajak tersebut, lantaran masih banyak sejumlah politisi yang menentakan dari ajakan Arief Poyuono tersebut.
“Saya lihat, banyak teman-teman politisi yang sudah pada berkomentar. Jadi saya berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan kenegarawanan yang baik,” kata Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 916/5/2019).
Sri Mulyani menambahkan, perihal pembayaran pajak sudah diatur oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, masyarakat harus tetap menuntaskan kewajibanya untuk membayar pajak.
“Boleh meminta haknya tapi kewajiban juga kewajiban juga tetap harus dilakukan,” ujar Sri Mulyani.
Perempuan yang kerap disapa Ani itu juga mengatakan, hasil dari pembayaran pajak juga akan digunakan untuk kepentingan banyak pihak. Seperti pembangunan jalan, sekolah hingga rumah sakit.
Selain itu pajak yang yang diterima oleh negara juga akan digunakan pmemrintah untuk menyediakan sarana dan prasarana dari air hingga listrik.
3. Sandiaga Uno
Pasangan Calon Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan tak sependapat dengan Seruan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengingat pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang tengah melambat.
“Saya ingin ingatkan negara kita saat ini sedang kesulitan ekonomi, neraca perdagangan kita jeblok,” kata Sandiaga di Makassar, Kamis (16/5/2019).
Sandiaga mengatakan, untuk mengatasi keterlambatan ekonomi, negera justru memerlukan kenaikan rasio pajak dengan meningkatkan basis pembayaran pajak.
mengenai teknis pengelolaan pajak, Sandiaga beranggapan pemerintah harus dapat meningkatkan sistem informasi penerimaan pajak agar menjadi lebih baik.
Sandiaga juga menyarankan agar pemerintah membentuk badan penerimaan negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan. “Itu yang kami sarankan, namun butuh pemerintahan yang kuat dan kepemimpinan yang tegas,“ ucapnya
Hal lain yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengatasi keterlamabatan ekonomi adalah dengan meningkatkan kinerja ekspor bukan malah menggenjot Impor seperti yang terjadi saat ini.
“Seharunya ekspor ditingkatkan dan impor dikurangi terutama migas,” kata Sandiaga .
Dalam siaran pers beberapa hari lalu. politisi Arief Poyuono mengajak kepada seluruh pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk boikot pajak. Seruan itu diucapkan Arief sebagai bentuk antipati masyarakat terhadap pemerintahan yang dihasilkan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.
“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ungkap Arief pada Rabu (15/5/2019).
“Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil pilpres 2019,” tambah Arief.
