Djawanews.com – Bawaslu RI telah mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal pembukaan akses DP4 untuk Pemilu 2024. Selain itu, Bawaslu juga masih menunggu respons Presiden Jokowi soal hal tersebut.
"Sudah kita kirimkan surat ke KPU dan Mendagri agar diberikan akses data DP4, termasuk juga diberikan akses dalam proses pemutakhiran data pemilih," kata Bawaslu, Rahmat Bagja di Makassar, Rabu (22/2).
Tak hanya KPU dan Mendagri, kata Rahmat surat itu juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo sehingga pihaknya saat ini menanti respon dari presiden agar Bawaslu juga memiliki data yang sama dengan KPU.
"Surat itu ditembuskan juga ke Pak Presiden. Presiden mempunyai kewenangan yang kemudian dibantu oleh Pak Mendagri khususnya dalam pendataan penduduk," ungkapnya.
Namun, jika Bawaslu RI tidak mendapatkan respons terkait akses data DP4 itu, Rahmat mengatakan ada potensi celah kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, pihaknya pun desak agar data DP4 bisa diakses Bawaslu.
"Kecurangan bisa terjadi misalnya, e-KTP digunakan orang lain. Karena e-KTPnya sudah lama, buram gambarnya, digunakan orang lain," kata Rahmat.
Ia membeberkan dari pengalaman Pilkada 2020 silam, ada daerah yang e-KTP-nya digunakan orang yang meninggal seminggu sebelumnya. Walhasil ketika kasus itu ditemukan maka diputuskan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS terkait.
"Karena tidak ada data kami pegang, itu sulit mengawasi pemutakhiran, berapa meninggal, berapa ASN, TNI-Polri yang kemudian pensiun. Kemudian, dari pelajar yang sudah masuk usia pemilih, atau bersangkutan ikut pendidikan dinas ketentaraan dan kepolisian tentu tidak bisa memilih," kata Rahmat.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
