Djawanews.com – Pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo diminta oleh pemerintahan Afghanistan di bawah Presiden Ashraf Ghani agar terlibat dalam upaya mendamaikan pihak pemerintahan dengan kelompok Taliban. Dalam hal ini keberhasilan RI berdamai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi faktor penting yang dilihat pemerintah Afghanistan.
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memiliki peran dalam perdamaian GAM ditugaskan Jokowi untuk melakukan koordianasi dengan pemerintahan Afghanisran.
"Koordinasi tentu dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri di bawah ibu Retno (Marsudi) sebagai aktor utama, Pak JK mastermind-nya dan saya pernah ditugasi menjadi ketua tim negosiasi," kata mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, mengutip detik.com, Senin, 30 Agustus.
Hasilnya para diplomat dari Kemlu menjalin komunikasi langsung dengan utusan pemerintah Afghanistan di Kabul, dan para pemimpin Taliban di Doha, Qatar. Sehingga pada 27 Juli 2019, para tokoh Taliban di bawah Mullah Abdul Ghani Baradar untuk pertama kalinya datang ke Jakarta.
Mereka antara lain bertemu Jusuf Kalla di rumah dinas, lalu salat berjemaah di Masjid Sunda Kelapa. Para tokoh Taliban itu juga sempat mengunjungi Masjid Istiqlal, berdialog dengan MUI, dan pimpinan PBNU.
Sebelumnya ada larangan dari PBB untuk mengizinkan Taliban bepergian ke luar negeri. Namun sejak tepilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Juni 2018, Indonesia melakukan lobi-lobi agar larangan itu dicabut dan kemudian disetujui. Akhirnya, para pimpinan Taliban bisa berkunjung ke Jakarta.
"Jadi, peran diplomasi Indonesia melalui Kemlu dalam upaya mendamaikan pemerintah Afghanistan dengan kelompok Taliban sangat kuat," tegas Hamid Awaludin.
