Djawanews.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sangatlah yakin dengan hasil analisa dari big data miliknya yang mengungkapkan bahwa banyak rakyat tengah mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, kini Luhut justru menolak untuk transparan membuka big data yang dirinya klaim mendukung penundaan Pemilu 2024.
Luhut Binsar menegaskan data yang dirinya sampaikan adalah data asli. Politikus Golkar itu mengingatkan saat ini teknologi sudah canggih sehingga memungkinkan untuk membaca preferensi masyarakat. “Ya pasti adalah, masak bohong? Ya janganlah, buat apa dibuka?” ucap Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta pada Selasa, 15 Maret lalu.
Luhut mengklaim big data itu menangkap keresahan masyarakat tentang pemilu. Menurutnya, masyarakat tidak setuju dengan gelaran pemiliu yang mahal di saat pandemi. Ia juga mengklaim masyarakat belum siap menghadapi polarisasi politik. Ia menyebut publik ingin keadaan yang damai saat ini. “Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar, boleh enggak benar,” jelasnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar menyebut pemerintah menangkap aspirasi masyarakat soal dukungan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, aspirasi itu diketahui dari big data percakapan 110 juta orang di media sosial. Klaim Luhut itu diserang habis-habisan oleh PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap Luhut yang berbeda dari sikap Presiden Jokowi.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menyangsikan klaim Luhut itu. Ketua DPR tersebut bilang data yang dipegang PDIP berbeda dari klaim Luhut. “Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (Luhut Binsar). Itu saja,” ungkap Puan di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa, 15 Maret lalu.
Dapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
