Djawanews.com – Wacana penundaan Pemilu 2024 masih terus memanasa dan menjadi trending topik di berbagai media sosial. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun juga dituding telah mendukung wacana yang digulirkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu.
Luhut Binsar menyatakan penundaan Pemilu 2024 sah jika telah sesuai prosedur, yakni melalui proses politik perubahan atau amendemen UUD 1945 terkait waktu pelaksanaan pemilu. Menurut Luhut, siapa pun yang menjadi presiden harus taat kepada konstitusi. Jika ada perubahan konstitusi sesuai prosedur, presiden tersebut juga harus taat.
Politikus Golkar itu lantas mengklaim big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial mendukung Pemilu tahun 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia juga mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.
“Kita tunda sehari, setahun, atau dua tahun, tiga tahun, itu kan sah-sah aja,” kata Luhut.
Pernyataan Luhut Binsar yang Dukung Penundaan Pemilu 2024 Dikecam Berbagai Elite Politik
Pernyataan Luhut Binsar itu mendapat kritik dari sejumlah pihak, salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partainya Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menolak tegas wacana tunda Pemilu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan tak ada ruang penundaan Pemilu. Hasto pun mengkritik Luhut yang bicara soal wacana Pemilu tahun 2024 yang bakal ditunda. Menurutnya, Luhut tak punya kapasitas berbicara demikian.
“PDI Perjuangan akan terus kokoh, karena memang tidak ada ruang bagi penundaan Pemilu,” kata Hasto.
Sikap politik PDIP terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 ini berbeda dengan tiga partai koalisi Jokowi, Golkar, PKB, dan PAN. Secara kasatmata muncul poros PDIP vs Luhut Binsar serta Golkar, PKB, PAN di tengah wacana ini. Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo mengatakan PDIP memilik kepentingan agar Pemilu tahun 2024 terlaksana sesuai jadwal. Kunto menyebut partai besutan Megawati Soekarnoputri itu ingin kader lainnya menggantikan Jokowi yang sudah dua periode.
Kunto menyebutkan bahwa selama dua periode ini, hubungan PDIP dengan Jokowi tak berjalan harmonis. Menurutnya, PDIP bisa mengajukan Puan Maharani, Ganjar Pranowo, atau Tri Rismaharini sebagai kandidat calon presiden mendatang. “PDIP jelas punya kepentingan besar untuk mengganti Pak Jokowi sebagai presiden,” ujar Kunto.
Kunto menyatakan jalan tersebut lebih strategis bagi PDIP meskipun penundaan pemilu juga menguntungkan mengingat partai banteng tersebut memiliki banyak kursi di DPR. Namun, kata Kunto, keuntungan tersebut hanya bersifat pribadi para wakil rakyat dari PDIP. Sementara jika kukuh menolak penundaan Pemilu 2024, PDIP bisa mengambil hati pemilih dari kelompok pro demokrasi.
Menurut Kunto, sikap PDIP bisa berubah jika Jokowi membuat kesepakatan baru. Perlu diingat tahun ini hingga tahun depan, Jokowi akan mengangkat penjabat (pj) kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023.
Kondisi ini membuat Jokowi memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Terlebih pejabat yang ditunjuk itu berada di daerah dengan suara yang gemuk seperti, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Jadi ketika itu dijadikan kartu truf oleh Pak Jokowi untuk kemudian membuat kesepakatan dengan PDIP ya sangat mungkin itu terjadi (mendukung penundaan Pemilu 2024),” katanya.
Dapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
