Apa fungsi dan wewenang tim asestensi hukum besutan wiranto tersebut ? simak berita berikut
Pembentukan tim bantuan hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Wiranto telah resmi dibentuk. Dia Mengatakan, pemerintah akan membuat langkah yang lebih tegas untuk menertibkan, mengamankan serta membuat negara menjadi teratur.
Tim bantuan hukum tersebut resmi bekerja usai ditantanganinya Keputusan Menteri No 38 tahun oleh wiranto pada tanggal 8 Mei 2019.
Tim Bantuan Hukum di bentuk berdasarkan hasil keputusan rapat yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM yang dilangsungkan pada 6 Mei 2019. Hasil rapat tersebut disimpulkan, diperlukanya sebuah asistensi hukum untuk menilai serta menyelesaikan sengketa hukum dapa pemilu serentak 17 April 2019 lalu.
Beberapa Menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi juga dimasukkan Wiranto untuk menjadi pengarah dalam tim yang di pimpinya tersebut, seperti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan informatika, Rudiantara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Selain itu Kapolri Jendral (pol) Tito Karnavian dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga dimasukkan wiranto sebagai pengarah dalam tim tersebut. Asal tau saja, tim bantuan hukum tersebut memiliki jumlah anggota yang terdiri dari 24 ahli hukum dan akademisi hukum dari berbagai universitas di Indonesia ataupun Lembaga.
“Disitu ada klausul bahwa masih terbuka untuk penambahan, baik perorangan ataupun organisasi profesi hukum,” Ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).
Merujuk pada Surat Keputusan Menteri No 38 tahun 2019. Tim Bantuan Hukum tersebut berfungsi, Mengkaji dan memberi asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum usai dilangsungkanya pemilu 2019 dan menentukan dapat dan tidaknya pengambilan upaya penegakan hukum.
Selanjutnya, merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk meninjaklanjuti hasil kajian hukum yang sudah di buat.
Dan yang terahkir, melaporkan perkembangan pelaksaan tim kepada wiranto selaku ketua pengarah
Wiranto menyampaikan, pembentukan tim bantuan hukum ini hanya bersifat sementara. Masa tugas tim ini akan berahkir pada 31 oktober 2019, seiring dengan berahkirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Tim ini hanya selama pasca pemilu hingga nanti pelantikan,” terangnya.
