Djawanews.com – Program sarapan gratis untuk siswa-siswa sekolah di Jakarta yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat kampanye Pilkada 2024, dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah Pramono bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Balai Kota DKI Jakarta.
Alasan pembatalan ini karena pemerintah pusat sudah menjalankan program serupa, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga sarapan gratis dianggap tidak perlu dilaksanakan.
"Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan diubah programnya," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Maret.
Dengan demikian, anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk sarapan gratis akan dialihkan untuk beberapa program. Salah satunya adalah perbaikan atau renovasi kantin-kantin sekolah.
Selain itu, sebagian anggaran juga akan digunakan untuk peningkatan kuota penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Kami Tegaskan program makan bergizi gratis sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat, pemerintah Jakarta men-suport untuk itu supaya berjalan dengan baik, dan sebagian anggrannya menjadi lebih banyak kami alihkan untuk KJP yang dibutuhkan untuk warga Jakarta," jelas Pramono.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui masalah infrastruktur menjadi salah satu kendala paling besar dalam menjalankan program MBG.
"Anggaran kami sudah selesaikan, SDM sudah kami didik, infrastruktur inilah yang bagian paling krusial untuk mempercepat terjadinya penyebaran program makan bergizi, dan alhamdulillah tadi Pak Gubernur dengan jajarannya sudah memutuskan akan merenovasi kantin-kantin sekolah yang akan menjadi bagian dari program makan bergizi," urai Dadan.
Dadan menuturkan, kantin-kantin sekolah yang nantinya akan direnovasi oleh Pemprov DKI bisa diproyeksikan sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Sebab, dari target 791 SPPG yang dibutuhkan untuk menyediakan makan gratis di seluruh Jakarta, baru sebanyak 33 SPPG yang beroperasi saat ini.
"Alhamdulillah percepatan ini akan bisa dilakukan dengan kontribusi dari pemerintah Provinsi Jakarta. Saya kira ini sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," jelas Dadan.
