Djawanews.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akan mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas rencana program sarapan gratis di sekolah. Pertemuan ini untuk membahas apakah program tersebut bisa dijalankan atau tidak, mengingat pemerintah pusat sudah memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monas, Rabu, 12 Maret.
Pramono menuturkan, Pemprov DKI membutuhkan arahan dan perizinan dari BGN terkait pelaksanaan sarapan gratis. Jika BGN tak mengizinkan adanya program sarapan gratis, Pramono mengaku tak masalah.
Pemprov DKI, lanjut dia, akan menggunakan anggaran program sarapan gratis, jika tak mendapat izin pelaksanaan, untuk dialihkan merenovasi kantin-kantin sekolah agar lebih layak.
"Kalau beliau setuju, ya. Kan pilihannya, apakah sarapan gratis, perbaikan infrastruktur kantin, dan sebagainya," ujar Pramono.
"Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik. Kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah mohon maaf daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Pramono mengklaim program sarapan gratis yang ia gagas sejak kampanye Pilkada 2024 bukan untuk bersaing dengan program MBG yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto.
"Enggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi, rivalitas. Enggak ada. Yang ada adalah bagaimanapun Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah. Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," tegas Pramono.
Program sarapan gratis ini sebelumnya telah dibahas dan disusun Pemprov DKI bersama tim transisi Pramono-Rano sebelum pelantikan kepala daerah.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko program sarapan gratis ini akan diprioritaskan untuk sekolah di kawasan kumuh. Pemprov DKI akan menjadikan pedagang-pedagang kantin sekolah sebagai penyedia makanannya.
"Nanti akan kita coba secara parsial dulu, kita piloting lokadi lokasi mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita," kata Sarjoko di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 16 Januari.
Sarjoko menyebut program ini tidak langsung dijalankan secara serentak di sekolah-sekolah Jakarta pada tahun ini.
Mengingat program sarapan gratis Pramono-Rano belum dianggarkan dalam APBD tahun 2025, Pemprov DKI masih perlu memetakan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankannya.
"Target kita (sarapan gratis) akan kita laksanakan di tahun ini. Tentu sepeti halnya dengan MBG, karena itu juga perlu kesiapan banyak hal berhubungan dana juga," tutur Sarjoko.
"Sekali lagi, ini piloting kita mulai dari scoop yang lebih kawasan tertentu dulu, sambil kita evaluasi, sambil kita kembangkan," tambahnya.
