Djawanews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan.
Dalam pertemuan pada Rabu (5/3), kedua lembaga membahas sejumlah hal, termasuk rencana inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau pelaksanaan program tersebut di lapangan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap menerima kehadiran tim KPK untuk melakukan sidak.
"Secara khusus KPK akan melakukan sidak-sidak untuk membandingkan antara apa yang kami jelaskan mengenai sistem tata kelola dengan kenyataan di lapangan," kata Kepala BGN Dadan Hindayana kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
"Dan kami tentu saja membuka pintu selebar-lebarnya jika dari kedeputian pencegahan akan melakukan sidak ke satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia dan juga termasuk ke kantor Badan Gizi Nasional," sambungnya.
Selain itu, BGN juga minta KPK terlibat langsung dalam struktur kelembagaan. "Insyaallah kami akomodasi," tegas Dadan.
Sementara itu, Sekjen KPK Cahya H. Harefa mengatakan ada sejumlah pesan yang disampaikan Pimpinan KPK dalam pertemuan tertutup tersebut. Di antaranya adalah mengelola anggaran dengan maksimal dan menutup celah korupsi.
"Jangan sampai ada anggaran misalnya Rp10 ribu tetapi digunakannya hanya Rp9 ribu tapi dilaporkannya tetap Rp10 ribu. Nah, ini diingatkan supaya jangan sampai itu terjadi," ungkap Cahya.
Cahya juga mengamini nantinya Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK akan melakukan pengecekan. "Kemudian juga dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat juga akan membantu melakukan sosialisasi antikorupsi di BGN," pungkasnya.
