Djawanews.com – Terkait dengan Program Organisasi Penggerak (POP) dari Kemendikbud, diketahui bahwa beberapa oraganisasi besar Indonesia memilih untuk mengundrukan diri, yaitu Muhammadiyah, NU, dan PB PGRI. Meski alokasi dana dari Kemendikbud jumlahnya tidak sedikit, namun pelaksanaan POP dinilai memiliki kejanggalan oleh sejumlah pihak.
Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jateng, mengatakan bahwa terdapat nuansa transaksi dalam POP.
“Sebenarnya kami mengikuti Muhammadiyah pusat, jika mereka mundur kami pun di wilayah juga mengukuti,” ungkap Tafsir, Minggu (26/07/2020), dikutip dari Tribunjateng.com.
Dia melanjutkan, pelaksaan POP sepertinya tak murni dilaksanakan untuk dunia pendidikan.
“Ada nuansa transaksi di dalamnya. Kami sebagai organisasi pergerakan yang berjuang untuk pendidikan dan agama tidak sejalan jika ada hal tersebut,” tambahnya.
Dia juga mempertanyakan pengikutsertaan perusahaan besar yang dinilai tak layak.
“Dari undang-undang mereka wajib untuk menggelar CSR, baik untuk lingkungan ataupun kemajuan pendidikan. Jadi mereka tak layak. Lalu kenapa perusahaan besar diikutsertakan dalam POP, apa ada transaksi tersendiri,” jelas Tafsir.
Tafsir juga menegaskan, jika program pemerintah di bidang pendidkan tersebut tak berbau kepentingan bisnis, pasti Muhammadiyah tak akan mengundurkan diri.
“Kalaupun murni dan regulasinya bisa kami terima tentu Muhammadiyah tidak akan mundur, apa lagi alokasi dananya besar dan bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dunia pendidikan di tengah pandemi covid-19. Bahkan untuk guru yang profesinya tak tercatat sebagai penerima bantuan karena dampak covid-19,” tandasnya.
Jika Anda ingin mendapatkan info terkini lain, baik lokal, nasional, maupun mancanegara, ikuti terus berita hari ini.
