Djawanews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama dengan petugas penghubung (liaison officer) dari tim pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Palopo telah sepakat menggelar debat terbuka hanya satu kali menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
Debat ini rencananya akan digelar pada 17 Mei 2025, atau satu minggu sebelum hari pencoblosan yang jatuh pada 24 Mei 2025.
"Telah disepakati tadi, debat terbuka akan digelar satu kali pada tanggal 17 Mei atau 1 minggu sebelum pencoblosan," kata anggota KPU Provinsi Sulsel Hasruddin Husain dikutip ANTARA, Senin 24 Maret.
Pelaksanaan debat kandidat tersebut, kata mantan Ketua KPU Kota Parepare ini, sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024. Debat ini wajib diikuti empat pasangan calon.
Terkait dengan pelaksanaan rapat umum atau masa kampanye, pria yang akrab dengan sapa Uceng mengatakan tahapan ini mulai 26 Maret hingga 20 Mei 2025. Adapun masa tenang pada tanggal 21—23 Mei 2024 dan hari-H pencoblosan di TPS pada tanggal 24 Mei 2025.
Tahapan kampanye, kata dia, memang sangat singkat dan bersifat wajib bagi seluruh pasangan calon dalam menyosialisasikan dirinya kepada masyarakat di Kota Palopo, Sulsel.
"Kami telah sepakat dilaksanakan rapat umum. KPU Provinsi Sulsel sudah menetapkan jadwalnya, itu terserah dari paslon mau gabungankah atau tidak, yang jelas sudah ada penyampaian," tuturnya menekankan.
Sebelumnya, KPU Provinsi Sulsel telah resmi menetapkan pasangan calon dan nomor urut paslon wali kota dan wakil wali kota pada PSU Pilkada Kota Palopo pada tanggal 23 Mei 2025.
Penetapan nomor urut paslon tersebut ditetapkan pada rapat pleno terbuka dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Sulsel Hasbullah di Kantor KPU Kota Palopo, Sulsel.
Untuk nomor urut paslon diputuskan tidak berubah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Calon Wali Kota Palopo Trisal Tahir terkait dengan ijazahnya yang tidak terdaftar alias palsu.
Paslon nomor urut 1 Putri Dakka-Haidir Basir, paslon nomor urut 2 Farid Kasim-Nurhaenih, paslon nomor urut 3 Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta, dan pason nomor urut 4 Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin.
Pemberitaan sebelumnya, MK telah memutuskan mendiskualifikasi Calon Wali Kota Trisal Tahir atas pencalonannya menggunakan ijazah tidak terdaftar atau palsu saat sidang lanjutan pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung MK belum lama ini.
Selain mendiskualifikasi, majelis juga memutuskan untuk dilaksanakan PSU pilkada di Kota Polopo atau pilkada ulang sebagai bentuk menjaga muruah demokrasi pada pilkada serentak 27 November 2024.
Di samping sengketa Pilkada Palopo di MK, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga mengeluarkan sanksi tegas dalam Perkara Nomor 287-PKE-DKPP/XI/2024, yakni pemecatan tetap tiga anggota KPU Kota Palopo masing-masing Irwandi Djumadin dan Abbas serta Muhatzhir Muh Hamid sebagai anggota.
Ketiganya sebagai teradu dianggap telah mengesampingkan segala fakta dan dokumen diperoleh dari hasil klarifikasi terhadap Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Jakarta Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk mencari kesahihan ijazah Paket C milik Trisal Tahir.
DKPP menyebut ketiganya menggunakan kacamata kuda dan menutup telinga rapat-rapat karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo untuk mengubah status Calon Wali Kota Palopo atas nama Trisal Tahir menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).
Namun, belakangan malah meloloskan pencalonannya menjadi memenuhi syarat (MS) dan tetap melanjutkan kontestasi hingga menang. Akan tetapi, belakangan dibatalkan MK. Atas putusan itu, KPU Provinsi Sulsel akhirnya terpaksa mengambil alih proses PSU Pilkada Palopo.
