Djawanews.com – Salah satu agenda kunjunagn Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kalimantan yakni mengadakan pertemuan dengan gubernur se-Indonesia.
Pertemuan ini sontak menjadi kegiatan yang menimbulkan pertanyaan dari berbagai elemen. Dalam akun Instagramnya, ternyata Jokowi melakukan pertemuan dengan gubernur se-Indonesia dalam rangka pembahasan rencana pemindahan Ibu Kota baru.
Rencana ini memang akan menjadi salah satu sejarah baru bagi Bangsa Indonesia. bahkan nama Ibu Kota Negara tersebut sudah ada, yakni Nusantara.
Tak hanya itu, lokasi dan bagaimana bentuk bangunan yang akan dipakai oleh kepala otoritas Ibu Kota Negara Nusantara pun sudah sah dan telah masuk dalam proses pembangunan.
Jika melihat dari bagaimana usulan untuk membangun dan memindahkan Ibu Kota adalah mengurangi beban yang ditanggung di DKI Jakarta.
Pusat bisnis dan pemerintahan memang saat ini terfokus di Jakarta, dan itu yang menjadikan rencana pemindahan ibu kota.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa dengan pemindahan ibu kota bukan berarti juga meninggalkan DKI Jakarta secara penuh.
“Pemindahan ibu kota ini bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI Jakarta. Tidak sama sekali,” ucap Jokowi.
Menurutnya, PDB ekonomi negara masih berada di Jawa, yakni sebesar 56 persen, dan populasi manusia di Indonesia juga mayoritas berada di Jawa.
“PDB ekonomi negara ini 58 persen ada di Jawa, dan pusatnya di DKI Jakarta,” sambungnya.
Dengan populasi yang membludak tersebut, ini yang menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi dan infrastruktur.
Memang Jokowi memprioritaskan infrastruktur salah satunya adalah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Jawa dan luar Jawa.
Tentu hal ini sangat baik bagi kehidupan dan anggapan bahwa pembangunan hanya ada di Pulau Jawa.
Salah buktinya adalah pembanguan sirkuit Mandalika yang berada di Lombok. Dengan pembangunan tersebut, akan berdampak bagi peningkatan ekonomi di Pulau Lombok.
Ini juga berlaku untuk pembangunan ibu kota baru yang akan memunculkan peningkatan ekonomi.
