Harga garam anjlok di level Rp 500 an per kilogram setelah sebelumnya berada di atas Rp 1.000 per kilogram.
Merosotnya harga garam akhir-akhir ini mendapat tanggapan serius dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurutnya kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperind) pada awal tahun lalu menyebabkan harga garam merosot tajam.
Sebagai informasi, harga garam produksi rakyat kualitas unggul (KW I) berada di angka Rp 600 per kilogram. Sedangkan untuk garam jenis KW II dan KW III berada di level Rp 500 dan Rp 400 per kilogram. Padahal tahun lalu, harga garam sempat berada diatas Rp 1000 per kilogram.
Tanggapan Susi Pudjiastuti
Menteri Susi menyebut, merosotnya harga garam disebabkan impor garam industri terlalu banyak, bahkan sampai bocor ke pasar. Hal itu berimbas pada harga garam petani lokal menjadi anjlok.
Di awal tahun 2019, Kemenperin telah menerapkan kebijakan rekomendasi impor garam guna mencukupi kebutuhan industri sebanyak 2 juta ton atau 75 persen dari alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun 2019 yakni sebesar 2,7 juta ton.
“Harga garam jatuh karena impor terlalu banyak dan bocor,” terang Menteri Susi Pudjiastuti di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Dia berharap, harga garam dari petani lokal dapat menembus Rp 1.200 per kilogram. Menteri Susi menambahkan, apabila kebijakan impor garam dapat diatur seperti pada tahun 2016, maka harganya dapat menembus Rp 2.000 per kilogram.
“Ya harus di atas Rp 1.000 dong, paling tidak Rp 1.200. kalau kaya tahun 2016 yang mengatur kebijakan impor (garam) tidak terlalu banyak, kan bisa Rp.2000. bisa bukan tidak bisa,” kata Susi.
Di sisi lain, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya poerwadi mengtakan, kementerian bertugas untuk menumbuhkan kuantitas dan kualitas dari produksi garam lokal agar memiliki daya saing tinggi.
“Kemenperin bilang kita bisa pakai garam rakyat, sekarang tidak, KKP bertugas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam lokal,” ujar Brahmantya.
Brahmantya menyebut, soal impor garam yang saat ini tengah bocor di pasar harus dilaporkan pada Satgas Pangan.
“Harus ada mekanisme Monitoring dan evaluasi. Kalau yang disampaikan ibu (susi Pudjiastuti) bocor, kita laporkan ke satgas pangan,” terangnya.
