Djawanews.com – Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas islam) baru saja mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19. Surat yang diterbitkan pada 10 Juni 2020 lalu ini mengatur prosesi akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) di tengah pandemi.
Akan tetapi, dalam SE tersebut dicantumkan syarat yang harus dipenuhi calon pengantin agar bisa mendapatkan layanan akad nikah di luar KUA seperti di rumah, masjid, atau gedung pertemuan.
Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa Bimas menerbitkan edaran ini untuk memberikan rasa aman dan segaligus bentuk dukungan mereka terhadap layanan akad nikah saat penerapan New Normal.
“Dengan edaran ini, kami berharap pelayanan nikah dapat tetap dilaksanakan, namun risiko penyebaran wabah Covid-19 dapat dicegah atau dikurangi,” kata Kamaruddin, Sabtu (13/5).
Syarat Akad Nikah di Luar KUA di Era New Normal
Akad nikah tetap memperhatikan protokol kesehatan (sulawesion)
Seperti yang dikemukakan di atas, KUA melayani akad nikah di luar kantor dengan beberapa ketentuan, yakni sebagai berikut.
- Layanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan digelar hanya pada hari kerja dan jadwalnya mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan.
- Pendaftaran nikah bisa dilakukan dengan mengunjungi KUA Kecamatan langsung, lewat telepon, e-mail, dan online. Bagi Anda yang ingin mendaftar silakan klik di sini.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan.
- Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA.
- Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
- Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20 persen dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
- KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.
- Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir.
- Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencanapenerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua GugusTugas Kecamatan.
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.
Ketentuan akad nikah di tengah pandemi ini jadi kabar membahagiakan bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan di tengah pandemi. Pasalnya, Kemenag sempat membatasi akad nikah, salah satunya dengan melarang adanya resepsi pernikahan.
