Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yang ajukan sengketa di MK akan melalui beberapa tahapan ini.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akhirnya melayangkan surat gugatannya ke Mahkama Konstitusi (MK). Melalui tim kuasa hukumnya, permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 telah diajukan pada Jumat, 24 Mei 2019.
Gugatan pemilu 2019 tersebut dilayangkan setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional sejak 25 April sampai 22 Mei 2019. Tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto juga telah memberikan beberapa bukti kepada Panitera Muda MK, Muhidin. Bukti tersebut terkait dugaan kecurangan pemilu presiden 2019
Ada beberapa tahapan di MK setelah mengajukan gugatan Pemilu Presiden 2019.
Sebelum memulai tahapan, Mahkama Konstitusi akan meminta waktu untuk melakukan pengecekan. Pengecekan tersebut terkait persyaratan berkas, apakah sudah sesuai aturan atau belum. Karena dalam pengajuan sengketa pilpres, jumlah permohonan yang harus disampaikan berjumlah 12 rangkap.
Selain persyaratan berkas, tim pengaju gugatan juga harus menyertakan daftar alat bukti. Daftar alat bukti tersebut juga harus disertakan sebanyak 12 rangkap disertakan dalam berkas. Sementara itu, Bambang Widjojanto telah menyertakan sebanyak 51 alat bukti untuk memperkuat gugatannya.
Setelah semua berkas sengketa diajukan oleh pemohoh, pada tanggal 11 Juni 2019 nanti akan dilakukan pencatatan. Pencatatan tersebut akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
Seperti yang dilansir oleh cnbcindonesia.com, Muhidin selaku Panitera Muda MK telah menjelaskan tahapanya di depan tim BPN.
“Dari tahapan ini kami akan registrasi atau catat dalam buku registrasi pada tanggal 11 Juni. Sejak 11 juni dihitung 14 hari kerja MK mengadili perkara perselisihan yang Bapak [tim BPN] ajukan ke MK,” jelas Muhidin di depan tim BPN.
Pada tanggal 11 Juni pula akan disampaikan penyampaian salinan permohonan. Selain itu, informasi terkait sidang pertama juga akan dibertitahukan kepada pemohon, termohon, pihak terkait, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Setelah itu, pada tanggal 14 Juni 2019 akan dilakukan sidang perdana oleh hakim MK. Dalam persidangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan berkas pendahuluan. Selain itu juga akan dilakukan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan.
Pada tanggal 17 Juni hingga 21 Juni 2019, sidang akan kembali digelar. Dalam persidangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan persidangan. MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim setelah proses pemeriksaan selesai pada tanggal 25 Juni-27 Juni 2019.
Lalu pada tanggal 28 Juni 2019 akan diadakan sidang pleno pengucapan putusan hasil sengketa Pemilu Presiden 2019. Penanganan sengketa Pemilu Presiden 2019 di MK secara aturan memang dibatasi. Pembatasan sidang sengketa dibatasi selama 14 hari kerja. Lalu pada tanggal 28 sampai tanggal 2 Juli 2019, Mahkama Konstitusi akan menyerahkan salinan putusan.
