Djawanews.com - Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pusaran KP) meminta Pemerintah untuk mendorong program pengembangan perikanan berbasis konservasi mangrove.
Hal tersebut, menyikapi masih tingginya tingkat kerentanan wilayah pesisir akibat deforestasi hutan mangrove. Fakta menyebut, deforestasi mangrove lebih banyak disebabkan kegiatan ekonomi yang memicu alih fungsi hutan mangrove, salah satunya pemanfaatan pertambakan yang tidak terukur.
Demikian, salah satu poin kesimpulan pada acara Mangrove Talk yang dihadiri ratusan peserta dari semua kalangan di berbagai daerah di Indonesia. Sabtu (7/8). Acara tersebut dihelat sebagai rangkaian memperingati hari mangrove sedunia 26 Juli lalu dengan mengusung tema 'Jasa Lingkungan Mangrove bagi Pemberdayaan Ekonomi Sumber Daya Pesisir.
Ketua Dewan Pembina Pusaran KP, yang juga anggota DPR, Abdul Kadir Karding, dalam pernyataannya menegaskan pentingnya semua pihak menyikapi kerusakan ekosistem mangrove di kawasan pesisir. Menurutnya, adalah tanggungjawab bersama bagaimana merehabilitasi kawasan kritis melalui upaya reforestasi mangrove, utamanya di kawasan pertambakan.
"Meski 23 persen hutan mangrove dunia ada di Indonesia yakni sekitar 3,4 juta ha, namun kita prihatin karena Indonesia juga mencatat laju deforestasi tertinggi. Ada sekitar 1,8 juta ha menurut data dalam kondisi rusak dan ini akibat pemanfaatan yang tidak terukur, termasuk untuk kegiatan pertambakan. Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah melakukan upaya restorasi dan merecovery daya dukung kawasan dengan mendorong aktivitas budidaya tambak berbasis konservasi mangrove," tegas Karding.
Ia menambahkan, agar program intensifikasi tambak harus terukur, utamanya penerapan teknologi harus disesuikan dengan daya dukung, termasuk melihat aspek kerentanan ekosistem mangrove.
"Jadi intinya, teknologi yang tinggi yang berorientasi pada peningkatan produksi tidak dipaksakan pada kawasan yang memang daya dukungnya terlampaui, apalagi tidak ada kawasan penyangga. Saya pastikan tidak akan sustain. Lebih baik mulai saat ini kita masifkan model pengembangan budidaya seperti yang diinisiasi UNDIP yakni Asociated Mangrove-Aquaculture (AMA). Saya kira saya banyak diskusi dengan pak Menteri KP dan beliau cukup konsen pada isu lingkungan dan konsep seperti ini bisa kita usulkan jadi program nasional," pungkasnya.
Pusaran KP dalam rekomendasinya juga meminta Pemerintah mendorong program perhutanan sosial agar lebih fokus mengembangkan budidaya tambak berbasis konservasi mangrove. Aspek sosio-ekologi diminta jadi pendekatan, sehingga pengelolaan lebih menyeimbangkan antara ekologi dan aspek pemberdayaan ekonomi. Masyarakat.
Direktur Eksekutif Pusaran KP, Muhammad Wahyudin Lewaru, memastikan semua rekomendasi akan disampaikan ke semua pihak, terutama pemangku kebijakan baik di Pusat maupun daerah.
"Kita ingin, apa yang telah didiskusikan tidak hanya sekedar wacana, tapi bisa difollow up melalui program dan kegiatan yang konkrit," ungkapnya.
