Djawanews - Penyebaran kasus Covid-19 di tanah air sudah semakin menggila. Mobilitas warga langsung dibatasi. Dan muncul usulan supaya kebijakan Work From Bali dibatalkan.
Di tengah penambahan kasus ini, muncul usulan agar pemerintah segera melakukan lockdown di wilayah DKI Jakarta. Ekonom bahkan meminta agar belanja yang bersifat tidak mendesak untuk dibatalkan, termasuk, anggaran perjalanan dinas work from Bali.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan di tengah situasi yang sulit ini, pemerintah harus bisa menghemat pengeluaran. Sebab, untuk menjalankan lockdown diperlukan realokasi anggaran.
Karena itu, Bhima mengatakan segala pengeluaran yang tidak bersifat mendesak harus ditunda. Fokus utama yang harus dijalankan pemerintah adalah belanja kesehatan dan perlindungan sosial.
"Pemerintah setop dulu semua belanja infrastruktur, perlu ada realokasi ekstrem selama masa lockdown. Belanja-belanja yang sifatnya tidak urgen seperti belanja perjalanan dinas work from Bali itu batalkan segera," kata Bhima seperti dilansir dari VOI, Senin, 21 Juni.
Lebih lanjut Bhima mengatakan, dengan anggaran infrastruktur sebesar Rp413 triliun yang dihemat, bisa banyak men-support keadaan lockdown.
"Pemerintah harus mendengar saran dari ahli kesehatan. Sekali lockdown efektif maka ekonomi akan tumbuh solid, tidak semu seperti sekarang. Seakan tingkat kepercayaan konsumen naik, tapi setelah ledakan kasus COVID-19 berisiko turun lagi. Kita jangan sampai mengulang lagi di titik nol," ucapnya.
Bhima mengaku yakin pelaku usaha mau men-support lockdown dengan catatan ada kompensasi yang layak dari pemerintah dan efektif pengawasan di lapangan atau tidak ada diskriminatif.
"Kompensasi itu muncul apabila anggaran pemerintah bisa direalokasikan segera. Kan sudah ada modal UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk geser anggaran secara cepat," ucapnya.
Senada, Ekonom Senior Faisal Basri juga menentang program work from Bali. Ia menilai program bekerja dari Bali atau work from Bali yang dicanangkan pemerintah akan meningkatkan mobilitas masyarakat di di tengah pandemi COVID-19, yang saat ini bahkan belum teratasi.
"Tolong juga jangan bekerja from Bali, Lombok, Danau Toba, nah konsepnya ini mobilitas kan. Jadi bekerja dari rumah. Kasihan orang Bali, orang pusat wisata karena di bawa virusnya oleh manusia," tuturnya dalam diskusi virtual, Minggu, 20 Juni.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, menyebut kebijakan Work From Bali (WFB) akan diluncurkan pada kuartal ketiga atau Juli 2021 secara bertahap. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.
Kebijakan WFB yang dicetuskan pemerintah ini berlandaskan data-data yang komprehensif. Sejak kuartal pertama Kemenparekraf melakukan WFB atau tepatnya pada Januari 2021, Jumlah kunjungan ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencapai 2.000 - 2.500 kunjungan.
“Kami bergerak dengan data, Wisatawan Nusantara yang datang ke I Gusti Ngurah Rai pada Januari 2.500 kunjungan. Dan perhari ini, kunjungan ke Bali meningkat 3 kali lipat menjadi 7.000- 7.500. Di kuartal pertama, Bali masih minus 9,8 persen dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah membaik. Namun Bali masih terkontraksi terlalu dalam. Kebijakan ini terus kita persiapkan di kuartal ketiga akan kita luncurkan secara bertahap dimulai dengan Kementerian dan Lembaga,” katanya.
Sandiaga Uno menjelaskan, konsep WFB ini tentu bisa diterapkan di destinasi wisata lain di Indonesia. Seperti Work from Lombok, Work From Bajo, Work From Toba, Work Form Likupang, Work From Borobudur, dan lain sebagainya. Konsepnya mengikuti pola kebiasaan bekerja baru atau remote working yang dipopulerkan dengan konsep digital nomad.
