Djawanews.com – Memanfaatkan influencer Indonesia untuk memuluskan jalannya kebijakan tertentu memang nyata adanya. Hal tersebut sempat memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa besar anggaran yang dihabiskan oleh pemerintah untuk membayar para artis tersebut?
Indonesia Corruption Watch (ICW) belum lama ini mengungkapkan temuan mereka atas anggaran pemerintah untuk jasa influencer. Dari temuan ICW, pemerintah diduga mengucurkan uang rakyat sebesar Rp90,45 miliar untuk jasa influencer.
Data temuan ICW diperoleh dari penelusuran mereka melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Mereka melihat data pengadaan program dan jasa di 34 kementerian, lembaga, kejaksaan dan Polri. ICW mengumpulkan data mulai 14 Agustus hingga 18 Agustus 2020.
“Total anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas melibatkan influencer dengan 40 paket sebesar Rp90,45 miliar, semakin marak sejak 2017,” ungkap Peneliti ICW, Egi Primayogha, dalam sebuah diskusi ICW bertema “Aktivitas Digital Pemerintah: Berapa Miliar Anggaran Influencer?” yang digelar secara virtual, Kamis (20/8/2020) lalu.
Egi sendiri mencontohkan, penggunaan artis oleh pemerintah dilakukan dalam sosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2019.
Artis yang digunakan adalah Gritte Agatha dan Ayushita WN. Keduanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp114,4 juta. Selain itu ada pula Ahmad Jalaluddin Rumi atau El dan Ali Syakieb yang mendapat gelontoran dana dari Kemendikbud untuk program yang sama dengan anggaran yang sama, yakni Rp114,4 juta untuk dua artis tersebut.
Selain Kemendikbud, Kementerian Pariwisata juga melakukan publikasi branding lewat international online influencers dengan total anggaran sebesar Rp5 miliar. Sayangnya ICW tak menemukan siapa artis yang digunakan.
Penggunaan jasa influencer Indonesia oleh pemerintah dianggap oleh ICW sebagai rasa ketidakpercayaan diri pemerintahan Jokowi kepada program-programnya, sehingga harus mengeluarkan banyak anggaran untuk artis tersebut. Egi menyebut bahwa pemerintah seharusnya bisa transparan dari segi anggaran, baik alokasi maupun penggunaannya.
