Djawanews - Bola panas yang dilempar Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama soal kartu kredit bos-bos perusahaan pelat merah itu dengan limit selangit, akhirnya direspon Menteri BUMN Erick Thohir.
"Saya rasa begini, kan tugasnya seorang komisaris, mengawasi kinerja direksi. Saya rasa, itu hal yang sah-sah aja, dan ini bagian dari Check and Balance," kata Erick, Selasa, 6 Juli 2021.
Namun Erick memastikan, orang-orang yang duduk di jajaran direksi BUMN, memiliki profesionalisme yang tinggi soal uang. Erick bahkan mengaku sudah mengecek langsung limit kartu kredit jajaran direksi di Kimia Farma yang jauh dari angka miliaran.
Kata Erick, kartu kredit yang dipegang para bos BUMN bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan era cashless seperti sekarang, terkadang kegunaan kartu kredit bisa menjadi solusi.
"Mohon maaf, saya saja nggak bawa dompet nih, enggak bawa uang cash, era cashlees, jadi kartu-kartu itu kadang-kadang dibutuhkan untuk operasional bukan buat pribadi," papar Erick.
"Tapi apakah komisaris harus mengecek? Ya itu wajar saja," sambungnya lagi.
Kementerian BUMN bersama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) menggelar pelatihan untuk para direksi dan komisaris. Pelatihan itu digelar lantaran banyak hal yang akan berubah saat pandemi ataupun pasca pandemi COVID-19.
Pelatihan tersebut dilakukan agar jajaran direksi dan komisaris belajar dengan perubahan di masa pandemi ini.
"Jadi yang dulu tidak mengenal online sekarang kan ada apotek seperti ini, tapi juga harus bisa melayani online. Atau misalnya, di bisnis model lainnya itu terjadi perubahan, yang dulu bensin laku, sekarang listrik juga laku. Listriknya buat apa, bukan buat nerangin bohlam, buat nerangin rumah. Dipakai mobil, nah bayangin karena itu berubah," katanya.
