Djawanews.com – Pemerintah Indonesia melalui Sri Mulyani akan menurunkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun 2023 mendatang. Penurunan ini dikisarkan akan sampai pada 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini berarti pemerintah tidak akan menambah banyak utang pada dua tahun terakhir.
Padahal patut diketahui situasi dunia kini kacau balau, sehingga kebutuhan belanja negara diperkirakan masih tinggi. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa defisit APBN tidak di atas 3% PBD?
"Dengan defisit konsolidasi cepat, recovery-nya tetap kuat juga. Artinya tetap sangat selektif. Karena defisit bukan tanpa konsekuensi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rabu 7 September.
Sri Mulyani: Pemerintah Sudah Sangat Baik Mengelola Utang
Pemerintah sangat hati-hati, baik dalam menarik maupun mengelola utang. Apalagi ketika gejolak pasar keuangan sangat tinggi, maka tingkat kehati-hatian perlu ditingkatkan. Sebab beban akibat utang akan dirasakan pada tahun-tahun ke depannya.
"Karena cost of fund tinggi, gejolak financial nyata dan harus menggunakan instrumen itu as long as itu justify," ujarnya.
"Dari space fiscal yang ada, maka kita akan lihat kebutuhannya apa, dengan total belanja submit di DPR Rp 3.041 triliun, itu adalah cukup luas karena kebutuhan belanja pandemi turun tajam. itu menimbulkan space," papar Sri Mulyani.
Ruang fiskal lainnya mungkin akan muncul dari kenaikan harga BBM yang mendorong belanja subsidi tidak terlalu besar. Pemerintah juga selektif dalam belanja infrastruktur.
Sri Mulyani menambahkan jika kebutuhan sangatlah besar dilihat dari segi defisit dan grow . Ia juga mengatakan bahwa tidak hanya ekonomi makro saja yang diperhatikan melainkan juga ekonomi mikro hingga kualitas belanja.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
