Djawanews.com – Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong akan mengajukan permohonan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal ini disampaikan oleh pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir.
"Semua persiapan sudah selesai (untuk mengajukan prapradilan)," kata Ari kepada wartawan, Senin 4 November.
Namun, dia belum mau mengungkapkan kapan gugatan praperadilan itu dilayangkan. "Sesegera mungkin nanti dikabarin," ucapnya.
Berdasarkan keterangan Kejagung, pada Januari 2016, tersangka Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Surat penugasan itu diberikan untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk mengolah gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP) sebanyak 300.000 ton.
Selanjutnya, PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan tersebut. Kejagung mengatakan bahwa seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung dan yang dapat melakukan impor hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.
Namun, dengan sepengetahuan dan persetujuan tersangka Tom Lembong, impor gula kristal mentah itu ditandatangani. Delapan perusahaan yang ditugaskan mengolah GKM itu sejatinya juga hanya memiliki izin untuk memproduksi gula rafinasi.
Hasil GKP yang diproduksi delapan perusahaan tersebut kemudian seolah-olah dibeli oleh PT PPI. Padahal, gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor terafiliasi dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar.
Dari praktik tersebut, PT PPI mendapatkan upah sebesar Rp105 per kilogram dari delapan perusahaan yang terlibat.
Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp400 miliar, yakni nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik BUMN atau PT PPI.
