Djawanews.com – Akademisi dan pengamat politik, Rocky Gerung kembali angkat suara soal sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri yang disebut masuk oposisi pemerintah karena terang-terangan kritik pemerintahan Presiden Jokowi. Dia menilai sebenarnya ada kesepakatan alias deal-dealan politik antara Ketua KPK dengan Istana.
Rocky Gerung memulai dengan membahas berbagai kritikan Firli kepada pemerintah. Mulai dari KPK kekurangan pegawai, geraknya terbatas karena dibatasi Undang-Undang (UU), hingga jangkauan KPK yang hanya boleh di Ibu Kota.
“Firli curhat ke Jokowi di Hari anti korupsi, kekurangan pegawai dan dibatas UU, hanya boleh di ibu kota jadi enggak maksimal,” kata Rocky Gerung dalam saluran YouTube miliknya, dikutip Rabu, 15 Desember.
Dia menilai sikap Firli mengkritik pemerintah itu lantaran dia lupa ada kesepakatan dengan pihak istana.
Menurut Rocky, Firli dipilih menjadi ketua KPK memang untuk melemahkan KPK. Namun bukannya lemah, Firli belakangan justru kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Mungkin Pak Firli sudah lupa semacam perjanjian diam-diam bahwa dia disuruh jadi Ketua KPK untuk mengurangi karyawan, untuk tidak membuka kantor di daerah. Pak Firli dipilih oleh istana secara tidak langsung untuk membuat KPK tidak meluas. Sekarang Pak Firli membuat KPK meluas, jadi ada pertentangan,” ujar Rocky.
“Akhir-akhir ini Pak Firli banyak paradoks, mendukung presidential threshold nol persen. Sekarang mengeluh kesahkan kapasitas KPK tidak kuat, padahal semua itu dimaksudkan huni Pak Firli. Jadi KPK yang lemah ini dimaksudkan dan dihasilkan melalui Pak Firli,” sambungnya.
Sikap kritis Firli ini dianggap Rocky sebagai hal yang positif, terlebih Firli sedang memulihkan akal sehatnya.
“Jadi tetap kita anggap positif, artinya beliau dalam hari-hari terakhir ini sedang memulihkan akal sehat diri sendiri, jadi kita dukung juga keluh kesah Pak Firli,” imbuhnya.
