Secara resmi Menteri Kuangan Sri Mulyani Indarwati telah meneken aturan pemberian gaji ke-13 bagi PNS dan TNI/Polri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, telah meneken beleid pemberian gaji ke-13 pada Jumat (10/5) lalu. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ke-13 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.
Jumlah gaji ke-13 sama dengan satu kali gaji.
Jumlah gaji ke-13 ini sama dengan satu kali gaji pada bulan Juni 2019. Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa gaji ke-13 ini nantinya akan cair pada pertengahan tahun, sebab tujuan awal dari pemberian gaji ke-13 ini yaitu untuk membantu sekolah anak Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Gaji, pensiunan atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara dan penerima pensiunan atau tunjangan diberikan sebesar penghasilan bulan Juni,,” tertulis di Bab I Pasal 3 PMK 57/2019.
Adapun PNS, prajurit TNI, anggota Polri dan pejabat negara mendapatkan gaji ke-13 yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
Penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan bagi:
- PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
- Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan.
- Penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Disebutkan dalam PMK bahwasannya apabila PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan, maka gaji ke-13 diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
Apabila menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut juga wajib dikembalikan ke negara.
