Djawanews.com – Permintaan sejumlah pihak yang ingin Presiden Joko Widodo memecat Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) disebut sebagai sebuah hal yang wajar. Pasalnya, pihak-pihak yang meminta itu datang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mayoritas berisi partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintahan Jokowi.
“Pantas saja MPR dengan lantang meminta kepada Presiden untuk memecat Menteri Keuangan yang dianggap tidak menghargai lembaga tinggi negara, bahkan rumornya banyak menteri di kabinet yang juga tidak menyukai Jeng Sri,” ungkap Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto pada Selasa, 7 Desember.
Sri Mulyani Bikin Kebijakan PPN Untuk Para Petani, MPR Ngamuk
Menurut Satyo, Menteri Keuangan andalan Presiden, Sri Mulyani memang dikenal sangat konservatif menerapkan kebijakan. Apalagi terkait daya pungut pajak dan dalam memproduksi utang untuk menambal defisit.
“Salah satu yang bikin gaduh adalah rencana pengenaan PPN dalam proses penyerahan barang pertanian,” ucapnya.
“Padahal petani di Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa mayoritas adalah petani penggarap atau buruh tani yang jika dikenakan PPN akan menggerus pendapatannya yang sudah minus,” pungkas Satyo.
Jadi kebijakan Sri Mulyani mengenai pengenaan PPN dalam proses penyeraha barang pertanian mendapat kecaman dari MPR dan berbagai politisi. Hal tersebut disimpulkan bakal membawa dampak kerugian besar pada negara, khususnya para petani itu sendiri.
Untuk mendapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
