Djawanews.com – Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengingatkan pemerintah agar tak terburu-buru mengubah sistem Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat ke DPRD. Dia mengatakan ide dari Presiden Prabowo Subianto itu sebaiknya tidak diputuskan secara emosional, mengingat kondisi melelahkan usai penyelenggaraan pemilu.
"Ini situasi, situasi dalam keadaan lelah semua. Ada kata orang bijak mengatakan, jangan pernah kau ambil keputusan di saat kau sedang emosional," kata Willy kepada wartawan, Rabu 18 Desember.
Dia lantas mencontohkan berbagai usulan yang bergulir di Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait sistem politik di Indonesia. Menurutnya, beberbagai usulan itu tidak objektif karena disampaikan dalam kondisi seluruh partai politik merasa kelelahkan.
Oleh karena itu, NasDem menilai, wacana kepala daerah dipilih DPRD harus melalui kajian yang mendalam. Perlu melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk membahasnya.
Dia mengingatkan, sistem politik terbuka maupun tertutup sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan.
"Jadi NasDem menawarkan sebuah solusi yang tidak emosional approach, yang tidak empirik," ucapnya.
"NasDem mengajak kita semua melakukan kajian yang mendalam. Melibatkan political society, baik penyelenggara maupun peserta, melibatkan civil society, melibatkan akademisi," imbuhnya.
Selain itu, NasDem juga mengajak partai-partai politik duduk bersama, baik yang lolos ke parlemen maupun tidak. Sehingga, apapun yang dihasilkan nanti berdasarkan kesadaran bersama.
"Yang kedua, sistem politik bagaimanapun dia membutuhkan konsensus, duduk bersama. Ada 8 partai sekarang, undang partai-partai yang tidak terpilih, undang yang lain, duduk bersama," kata Willy.
"Jadi apapaun yang kita hasilkan itu tidak hasil dari konspirasi, tapi itu hasil dari keputusan kita bersama secara sadar. Ini belum sadar, ibarat orang mabuk masih sempoyongan, ini enggak mungkin objektif," imbuhnya.
Lebih lanjut, Willy menilai masih ada cukup waktu untuk membahas sistem politik apa yang ideal.
"Demokrasi itu melelakan, exactly melelakan. Tapi demokrasi satu-satunya, sistem yang paling compatible di seluruh negara," pungkasnya.
