Djawanews.com – Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa putusan tersebut di luar kewenangan PN Jakpus dan karenanya harus dilawan.
"Vonis PN Jakpus tentang penundaan Pemilu ke tahun 2025 harus dilawan, karena tak sesuai dengan kewenangannya," kata Mahfud dalam akun Twitternya, @mohmahfudmd, Jumat 3 Maret.
KPU diketahui bersama penyelenggara pemilu, DPR dan pemerintah sudah menyepakati Pemilu 2024 jatuh pada 14 Februari.
Kesepakatan tersebut dilakukan saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin 24 Januari 2022. Sejak saat itu, seluruh organ penyelenggara pemilu, mempersiapkan dan menjalankan tahapan Pemilu 2024.
Mahfud pun menilai PN Jakpus tidak menimbang kewenangan jenis perkara ihwal dihukumnya KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024.
Dia menegaskan, tahapan dan jalannya pemilu telah diatur dalam konstitusi yang berada di luar yuridiksi PN Jakpus.
"Ini di luar yurisdiksi, sama dengan Peradilan Militer memutus kasus perceraian. Hakim Pemilu bukan hukum perdata. Vonis itu bertentangan dengan UUD 1945 dan UU bahwa Pemilu dilakukan setiap 5 tahun," ujar Mahfud.
Sebelumnya, PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU yang dilayangkan partai tersebut pada 8 Desember 2022. Gugatan itu teregister dengan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
Hakim menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.
