Djawanews.com – Ketua Umum Tim Pembela Ulama (TPUA), Eggi Sudjana angkat bicara terkait keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membolehkan keturunan PKI menjadi prajurit TNI. Ia menyebut keputusan Andika itu adalah sebuah kesalahan.
Hal itu diungkapkan Eggi Sudjana chanel YouTube Saling Sharing yang diunggah pada Senin 4 April. Ia menegaskan bahwa ada aturan yang tidak memperbolehkan keturunan PKI jadi TNI.
“Jangan dipikir nggak ada dasar hukum. Ada dasar hukumnya,” kata Eggi, dikutip dari pojoksatu.id.
Dasar hukum yang dimaksud Eggi Sudjana tersebut termuat di dalam TAP MPR No 25 Tahun 1966.
“Memahami ini jangan keliru nanti bahwa ada TAP MPR,” ungkap Eggi.
Selain TAP MPR No 25 Tahun 1966, Eggi menyebut ada aturan turunannya. Yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 pasal 107.
Dalam aturan itu, termuat tentang keturunan PKI.
Eggi mengatakan, bahwa yang menandatangani aturan tersebut Presiden BJ Habibie kala itu.
“Saya ingat sekali. Itu yang tanda tangan Presiden BJ Habibie,” ungkapnya.
Karena itu, tambah mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, jika Jenderal Andika mengatakan tidak ada dasar hukumnya, itu salah besar.
“Jadi, kalau dirasa oleh Panglima TNI tidak ada dasar hukum, itu keliru. Atau tidak cermat,” tuturnya.
Karena itu, Eggi Sudjana menyarankan Jenderal Andika Perkasa untuk membatalkan kebijakan tersebut. Jika tidak, ia mengancam akan melayangkan gugatan ke pengadilan.
“Kalau tidak dibatalkan, pasti akan saya gugat, dasar hukumnya ada kok nggak dibilang ada,” tandas Eggi.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, TNI bukan institusi pertama yang menghapus keturunan PKI tak bisa mendaftar ke sebuah institusi.
Mahfud MD mengatakan, ketentuan keturunan PKI tersebut sebenarnya sudah dihapus sebagai syarat untuk mendaftar sebagai calon legislatif, kepala daerah, hingga menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sejak beberapa tahun silam.
“Syarat-syarat misalnya untuk jadi caleg, kepala daerah dan semuanya udah enggak pakai syarat-syarat itu. PNS juga nggak pakai, itu sudah lama,” ujar Mahfud MD di Masjid UGM, Sleman, Minggu 3 April.
Mahfud MD meyakini, TNI memiliki metode untuk memilah para peserta seleksi dalam proses rekrutmen. Penganut ideologi komunis, besar kemungkinan akan terendus saat seleksi.
