Djawanews.com – Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyerukan agar Presiden Indonesia Prabowo Subianto tidak tinggal diam dan mengambil peran nyata menghadapi tragedi kemanusiaan di Sudan yang tengah berlangsung hingga saat ini.
Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Imbas perang itu, 40.000 orang tewas dan 12 juta jiwa mengungsi. Dari data ini, menurut Gus Hilmy, perang yang terus berkecamuk di Sudan bukan sekadar perebutan kekuasaan antara dua kelompok bersenjata, melainkan bencana kemanusiaan yang menghancurkan kehidupan jutaan rakyat sipil.
“Ini bukan lagi konflik politik. Puluhan ribu orang sudah tewas, jutaan lainnya mengungsi, dan banyak fasilitas yang lumpuh total. Ini sudah masuk dalam kategori pembantaian kemanusiaan. Kita, Indonesia, tidak boleh diam. Presiden harus mengambil peran nyata di krisis kemanusiaan Sudan” tegas Gus Hilmy, panggilan akrabnya, melalui keterangan tertulis pada Senin (03/11/2025).
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menegaskan, Indonesia sebagai bangsa yang berlandaskan kemanusiaan dan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengambil peran aktif dalam upaya penyelesaian tragedi ini.
“Sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan melawan penjajahan, Indonesia tahu persis bagaimana rasanya ditindas dan diabaikan. Karena itu, sikap diam di hadapan kejahatan kemanusiaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar Republik ini, mengingkari jati diri kita sendiri,” ungkap Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tersebut.
Gus Hilmy menyerukan agar Indonesia segera mengambil langkah cepat dan tegas, memimpin upaya diplomasi kemanusiaan di tingkat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok, untuk menekan semua pihak yang bertikai agar menghentikan kekerasan dan membuka jalur aman bagi warga sipil.
“Yang terpenting bagi kita saat ini adalah keamanan warga sipil dulu, jangan sampai ada korban lagi. Setelah itu, kita mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pasokan senjata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar gencatan senjata segera tercapai,” kata Gus Hilmy.
Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut juga meminta Pemerintah Indonesia untuk secara terbuka dan resmi menyatakan keberpihakannya.
“Kita juga meminta agar Presiden Prabowo menyatakan secara terbuka posisinya berpihak pada rakyat Sudan, bukan kepada pihak bersenjata mana pun. Kita tidak boleh terjebak pada legitimasi politik salah satu kubu. Kita hanya berpihak pada rakyat, pada kemanusiaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Hilmy menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan secara nyata, baik dalam bentuk tenaga medis, logistik, maupun dukungan perlindungan bagi para pengungsi, melalui lembaga-lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Palang Merah Indonesia (PMI). Ia juga mendorong lahirnya solidaritas nasional di tingkat masyarakat sipil dan ormas-ormas Islam untuk ikut membantu rakyat Sudan secara langsung.
“Semua pihak harus membuka mata, Sudan adalah cermin nurani dunia. Ketika dunia bungkam, kita harus bersuara. Ketika kekuasaan sibuk saling menuduh, kita harus hadir membawa nilai kemanusiaan,” kata Gus Hilmy.
Gus Hilmy menambahkan, sejarah panjang Indonesia dalam diplomasi damai seharusnya membuat bangsa ini berani berdiri di garis depan untuk membela rakyat yang tertindas. “Kita tidak sedang bicara politik luar negeri, kita sedang bicara tanggung jawab moral sebagai bangsa yang beradab.”
Gus Hilmy menegaskan, tragedi di Sudan bukan hanya persoalan satu bangsa, tetapi ujian bagi seluruh umat manusia.
“Kita tidak sedang melihat perang di negeri jauh. Kita sedang diuji, apakah nilai kemanusiaan masih hidup dalam diri kita. Indonesia harus menjawab ujian ini dengan tindakan nyata,” pungkasnya.
