Dilansir dari blog.netray.id: Muhammad Romahurmuziy, mantan terpidana kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama kembali terjun ke dunia politik. Melalui akun Instagramnya @romahurmuziy, Romy panggilan akrabnya, mengumumkan bahwa ia resmi menjadi Ketua Majelis Pertimbangan PPP periode 2022-2025. Tampak Surat Keputusan yang diunggahnya, ia resmi mendapat jabatan ini pada 27 Desember 2022 yang disahkan oleh Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.
Mantan Ketua Umum PPP ini sebelumnya tertangkap OTT KPK pada Maret 2019. Kemudian ia divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Setelah Romy mengajukan banding, hukuman menjadi lebih ringan yakni 1 tahun dan denda 100 juta. Akhirnya, ia bebas pada 29 April 2020 setelah menjalani masa tahanan 1 tahun penjara.
Dengan menggunakan kata kunci ppp&&romahurmuziy dan romahurmuziy selama periode 1-3 Januari Netray ingin melihat bagaimana reaksi warganet terhadap mantan narapidana yang kembali menjadi politikus. Kata kunci tersebut menghasilkan 1.285 cuitan dari 815 akun serta memperoleh 94,3 ribu impresi yang berpotensi menjangkau hingga 79.3 juta akun.
Perbincangan topik ini didominasi oleh sentimen negatif dengan intensitas tertinggi pada 3 Januari 2022 sebanyak 622 twit membahas topik ini. Dari total twit soal topik ini, sebanyak 598 mengandung sentimen negatif dan 369 mengandung sentimen positif.
Sentimen negatif yang datang dari warganet secara tersirat cenderung menyerang PPP. Tampak cuitan dari @papaloren yang menjadi twit terpopuler bersentimen negatif. Ia menyayangkan jabatan terhormat yang justru diduduki oleh mantan narapidana korupsi, seolah tidak ada kandidat lain. Begitu pula dari akun @mazzini_gsp yang terang-terangan berharap agar partai ini dibubarkan saja karena mengangkat koruptor sebagai ketua majelis pertimbangan partai.
Selain itu Romy juga banyak mendapat cibiran dari warganet seperti dari akun @khoiriak yang menganggap mantan koruptor tersebut sudah tidak waras. Peristiwa ini juga menimbulkan konflik bagi internal partai, pemberian jabatan kepada Romy dianggap sebuah pelanggaran etika politik. Hal ini seperti yang disoroti akun berita @OposisiCerdas.
Tak hanya menjadi ketua dewan pertimbangan, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono menganggap Romy bisa menjadi duta antikorupsi. Hal ini seperti yang dicuitkan oleh akun berita CNNIndonesia yang sekaligus menjadi top twit dengan sentimen positif. Meski demikian, cuitan @CNNIndonesia ini banyak meraih impresi warganet dengan respons sebaliknya. Banyak warganet yang geram dan marah terhadap keinginan Ketua PPP ini.
Akun yang meraih impresi paling banyak selama periode pemantauan adalah akun media berita @Tirtoid. Tirto menyoroti pemberian jabatan Romahurmuziy dan menggarisbawahi respons Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap pengangkatan Romahurmuziy yang menandakan bahwa partai-partai di Indonesia masih permisif terhadap praktik korupsi.
Topik Jabatan Baru Romahurmuziy dari Pantauan Berita Daring
Netray juga memantau isu jabatan baru Romahurmuziy ini melalu pemberitaan media daring. Dengan kata kunci dan periode yang sama ditemukan 217 berita dari 67 media membahas topik ini. Pemberitaan selama periode pemantauan didominasi oleh pembahasan kategori politik dengan sentimen positif sebanyak 155 berita, lebih banyak dibanding sentimen negatif yang hanya berjumlah 35 berita.
Puncak pemberitaan terjadi pada tanggal 3 Januari 2022. Pada tanggal ini berita didominasi oleh keinginan Plt. Ketua Umum PPP, Mardiono agar Romy menjadi duta anti korupsi baik di antara kader PPP maupun masyarakat seperti yang diberitakan Sindonews dan Solo Pos. Romy dianggap tokoh yang cukup berpengaruh dan dirasa mampu memberi arahan dan bimbingan bagi kader lainnya agar tidak terjerembab pada lubang yang sama.
Berita lain yang juga mendominasi yakni soal pengangkatan Romy menjadi Ketua Dewan Pertimbangan PPP. Narasumber yang paling sering disebut adalah Mardiono. Ia membeberkan alasan kenapa Romy diberi kesempatan kembali ke partai, yakni karena eks Ketum PPP tersebut sudah menjalani hukumannya dan bertobat. Selain itu, Romy masih berusia muda sehingga bisa menjadi aset bagi PPP. Ditambah lagi ia merupakan cicit pendiri Nahdlatul Ulama.
KPK juga menjadi subjek yang banyak diberitakan terkait topik ini. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri berpendapat bahwa KPK menghormati hak setiap mantan narapidana korupsi sebagai WNI dalam berserikat, berkumpul termasuk kegiatan politik. Hal ini sepanjang tidak dibatasi oleh putusan pengadilan terkait pencabutan hak politik. Ia juga berharap mantan narapidana korupsi ini dapat menyampaikan pesan bahwa efek jera dari tindak pidana korupsi itu nyata, tidak hanya berimbas pada diri sendiri, namun juga bagi keluarga dan lingkungannya.
Di sisi lain, kritik juga datang dari para pengamat yang memberi sentimen negatif untuk pemberitaan topik ini. Salah satunya dari Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Kurnia memaklumi bahwa partai politik sejak dulu memang tidak berpihak pada penguatan pemberantasan korupsi. Dia merekomendasikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk tidak lagi memberikan tempat kepada mantan terpidana korupsi dalam jajaran struktural partai politik.
Hal senada disampaikan Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Menurutnya, kembalinya Romy ke PPP telah mencoreng nama partai dan dunia politik Indonesia. Ujang tak menampik bahwa mantan napi yang kembali mendapat posisi di partai tidaklah sedikit sehingga wajar jika Indonesia dikatakan sebagai bangsa terkorup.
Sepanjang periode pemantauan, Kompas menjadi portal yang paling banyak membahas topik Romahurmuziy di pemberitaan. Sebanyak 16 berita terbit di portal ini. Kata-kata yang paling sering digunakan terkait topik ini adalah romy, korupsi dan politik. Selain itu ada kata awiek yang juga banyak muncul. Hal ini karena Achmad Baidowi, Ketua DPP PPP yang biasa dipanggil Awiek dalam beberapa berita berpendapat bahwa Romy masih memiliki kemampuan untuk berkontribusi membesarkan PPP.
Kembalinya Romahurmuziy ke PPP yang disambut dengan penerimaan jabatan strategis banyak menuai komentar negatif dari publik. Publik menyoroti statusnya sebagai mantan napi koruptor. Sentimen negatif pun menyelimuti topik ini, baik untuk Romy maupun pihak PPP yang dinilai tidak punya malu. Meski demikian, ada pula yang memaklumi karena hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya.
Simak analisis terkini dan mendalam lainnya di analysis.netray.id. Untuk melakukan pemantauan terhadap isu yang sedang berkembang sesuai kebutuhan secara real time dapat berlangganan atau menggunakan percobaan gratis di netray.id.
Editor: Winda Trilatifah
