Djawanews.com – Balai Kota DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir dipadati ribuan warga yang ingin melamar sebagai Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), terutama untuk posisi petugas PPSU (pasukan oranye). Namun ternyata, gelombang antusiasme ini dipicu oleh informasi keliru yang beredar di masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan belum ada pembukaan resmi rekrutmen PJLP. Meski demikian, dia tidak membantah bahwa memang pemerintah akan segera membuka formasi PJLP baru.
Pramono juga mengatakan sudah meminta para wali kota hingga lurah untuk proaktif dalam proses pendaftaran PPSU di wilayah masing-masing.
"Secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait, untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Sebenarnya kami sudah memutuskan dalam rapat, wali kota yang harus bertanggung jawab untuk proses pendaftaran ini," ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 25 April.
Pramono menambahkan, dirinya telah menginstruksikan agar proses rekrutmen ke depan ditangani langsung di masing-masing wilayah administratif, baik di tingkat kota maupun kelurahan. Tujuannya adalah untuk mencegah penumpukan pelamar di Balai Kota dan mempermudah akses warga yang ingin melamar kerja di dekat tempat tinggalnya.
"Seharusnya tidak perlu datang ke Balai Kota. Warga bisa langsung ke kantor kelurahan atau kecamatan. Kami ingin mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.
Lebih dari 7.000 warga tercatat sudah mengajukan lamaran ke Balai Kota sejak awal pekan ini. Pramono menilai, fenomena ini merupakan refleksi nyata dari tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja, terutama usai momentum mudik Lebaran, yang kerap disusul dengan gelombang pendatang baru ke Jakarta.
"Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Kami tidak bisa menutup mata terhadap realita ini," ujar Pramono.
Ia mengungkapkan bahwa rencana membuka lowongan untuk sekitar 1.100 posisi PJLP, mayoritas di antaranya sebagai PPSU, sudah dirancang sejak awal tahun. Bahkan, Pramono juga telah menyederhanakan syarat administrasi untuk mendaftar PPSU. Jika sebelumnya pelamar minimal harus lulusan SMP atau SMA, kini cukup lulusan SD asalkan mampu membaca dan menulis.
"Kalau kemudian yang mendaftar banyak ya itu adalah realita. Sehingga dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka," kata Pramono.
Ia juga memastikan bahwa seluruh proses perekrutan nantinya dilakukan secara transparan dan akuntabel, demi mencegah praktik percaloan atau pungli yang kerap muncul dalam perekrutan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, di tengah antrean panjang para pelamar kerja, sejumlah warga mengaku datang dari berbagai penjuru Jabodetabek setelah mendengar kabar bahwa Balai Kota menerima lamaran langsung. Beberapa bahkan mengetahui informasi tersebut dari unggahan media sosial dan aplikasi percakapan.
Belum jelas dari mana sumber informasi awal mengenai pembukaan lowongan ini, namun Pemprov DKI menegaskan bahwa sejauh ini belum ada pengumuman resmi mengenai pembukaan rekrutmen PJLP. Pemprov juga mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi melalui kanal yang telah disediakan, seperti situs web pemerintah daerah dan akun media sosial resmi.
Dengan derasnya arus pelamar kerja dan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja yang terjangkau, Gubernur Pramono menyebut pihaknya tengah memfinalisasi teknis pembukaan lowongan tersebut, termasuk kuota, mekanisme seleksi, dan penempatan tugas para pegawai yang lolos.
"Kita sedang atur agar semuanya rapi. Jadi jangan sampai ada ketimpangan atau kesan tidak adil dalam prosesnya," pungkas Pramono.
