Djawanews.com – Duta Besar Palestina di Turki Faed Mustafa menyebut tahun 2022 sebagai tahun paling mematikan dalam tujuh tahun terakhir bagi warga Palestina. Di tahun 2022, 171 warga Palestina tewas di Tepi Barat tahun lalu dan 59 di Jalur Gaza yang diblokade, sehingga total 230 kematian.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk '2023: Tahun Tantangan Besar yang Dihadapi Negara Palestina di bawah pemerintahan sayap kanan Israel'.
"Tahun 2022 bukanlah tahun yang dingin dan damai, melainkan tahun yang panas berdarah, di mana penderitaan rakyat dan bangsa kita semakin meningkat," kata Mustafa, dilansir dari Daily Sabah 16 Januari.
Tentara dan pemukim Israel dikatakan juga melukai 9.353 warga Palestina lainnya, sementara lebih dari 6.500 ditahan, termasuk sekitar 5.000 yang masih mendekam di penjara Israel, tambahnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, lebih dari 830 rumah dan fasilitas lainnya dihancurkan, lebih dari 13.000 pohon zaitun rusak dan tumbang, dan lebih dari 13.000 unit pemukiman telah dibangun di Tepi Barat.
Diplomat Palestina itu mengungkapkan, ada lebih dari 262 serangan di Masjid Al-Aqsa oleh sekitar 48.000 ekstremis yang dilindungi pasukan Israel.
Terkait dengan pemerintahan baru Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Dubes Mustafa memperingatkan, itu merupakan pemerintahan paling ekstrem.
"Ini akan menjadi tahun yang berdarah seperti yang telah kita lihat dalam periode singkat ini," ujarnya, merujuk pada tewasnya 13 warga Palestina sejak awal bulan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan, Pemerintah Israel terus 'menahan jenazah 118 martir' Palestina dan telah menguburkan lebih dari 256 jenazah yang mereka tolak serahkan kepada pihak keluarga.
Mengutuk kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel sayap kanan Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa, ia juga mengatakan israel mulai memperluas pemukiman ilegal.
"Kami mengarahkan pesan kami kepada mitra kami di komunitas internasional. Tidaklah cukup untuk mencela dan mengutuk pemerintah Israel," katanya, menyerukan "keputusan yang membantu mengakhiri ketidakadilan terhadap warga Palestina."
