Djawanews.com – Menko Marves (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengungkapkan sebuah klaim mengenai big data 110 juta pembahasan penundaan Pemilu 2024 bukanlah kebohongan dan manipulasi data. Luhut juga tegas membantah tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut.
“Ya pasti ada, lah. Masa bohong?” ujar Luhut saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Selasa, 15 Maret.
Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube, Luhut Binsar mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet. Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Luhut Binsar Menolak Keras Membuka Big Data dan Menunjukkannya ke Publik
Luhut menuturkan big data ini didukung oleh teknologi yang sudah berkembang pesat. Namun Luhut tidak menjawab saat diminta membuka lebih lanjut kepada publik. IA hanya berujar, berdasarkan data yang dihimpun, dirinya banyak mendapat pertanyaan dan masukan dari masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan presiden mendatang. Dia menilai Pemilu 2024 terkesan buru-buru. Luhut pun menyatakan lelah karena harus melawan rekan-rekannya sendiri sesama pendukung Presiden Jokowi.
“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga mendengar istilah kadrun lawan kadrun. Kita mau damai. itu saja sebenarnya,” tutur dia.
Di sisi lain, Luhut Binsar juga menjelaskan pemerintah sedang disibukkan dengan penanganan pandemi COVID-19. Di tengah kebutuhan anggaran untuk pemulihan ekonomi dan upaya menekan defisit APBN, pemerintah mesti mengeluarkan dana yang besar untuk Pemilu 2024. “Kenapa duit begitu besar? Itu kan banyak mengenai pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti, kita sedang sibuk dengan kenaikan COVID. Keadaan masih begini. Itu pertanyaan,” ucap Luhut.
Klaim Luhut Binsar dan Muhaimin soal big data itu diragukan oleh berbagai kalangan. Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, misalnya, mempertanyakan validitas data para pejabat pemerintah itu. “Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?” cuitnya dalam akun twitter @ismailfahmi. Fahmi telah mengizinkan cuitannya dikutip.
Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam pun menyatakan Luhut melakukan manipulasi informasi. “Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas itu adalah manipulasi informasi. Data 110 juta itu jelas, tidak merepresentasikan apapun karena tidak ada konfirmasi data yang mana,” kata pakar ilmu politik ini dalam diskusi Total Politik di Jakarta, Ahad, 13 Maret 2022.
Sejumlah Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga sebelumnya sempat mengajukan sejumlah kritik kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Mereka meminta Luhut bekerja sesuai proporsinya sebagai Menkomarinves, serta tak ikut campur soal politik. Jika Luhut terus menerus ikut campur soal politik, maka ke depannya publik dan beberapa tokoh politik bisa mencurigainya mencari keuntungan dan punya kepentingan pribadi.
Dapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
