Djawanews.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan mengembalikan dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah konsep di masa Orde Baru yang memberikan peran ganda kepada militer, yaitu menjaga keamanan negara sekaligus terlibat dalam pemerintahan.
"Kan sudah tadi disampaikan oleh Ketua Panja dan pimpinan DPR yang lain bahwa itu tidak, dan silakan dilihat nanti, tadi sudah disebarkan juga hasil dari Panjanya," ujar Puan Maharani, Senin, 17 Maret.
Puan menjelaskan ada tiga pasal dalam RUU TNI yang sudah dibahas dan mendapatkan masukan dari seluruh masyarakat. Dari pembahasan itu, kata Puan, tidak ada pelanggaran yang berarti dalan RUU TNI yang digarap DPR.
"Sudah tidak ada hal yang kemudian melanggar hal-hal yang dicurigai akan kemudian membuat hal-hal yang ke depannya itu tercederai," kata Puan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan soal perubahan bunyi tiga pasal yang direvisi dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pasalnya, beredar draft-draft yang berbeda di media sosial mengenai RUU tersebut.
"Ada 3 pasal, terdiri dari pasal 3 mengenai kedudukan TNI. jadi ini sifatnya internal yaitu ayat 1 misalnya dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer tni berkedudukan dibawah presiden itu tidak ada perubahan," ujar Dasco.
"Kemudian ayat duanya, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan rencana strategis TNI itu berada di koordinasi Kemenhan. Ini pasal dibuat supaya semua sinergis dan lebih rapi dalam administrasinya," sambungnya.
Kemudian pasal 53 tentang usia pensiun, yang mengacu pada UU institusi lain. Dasco mengatakan, ada kenaikan batas usia pensiun yaitu bervariatif antara 55 tahun sampai 62 tahun.
Lalu pasal 3 yaitu pasal 47 yaitu prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga. Sebelum direvisi, terdapat 10 kementerian/lembaga yang boleh dibabat prajurit aktif. Kemudian, ada penambahan 5 kementerian/lembaga.
"Karena di masing-masing instansi di UU dicantumkan sehingga kita masukan ke revisi UU TNI, seperti Kejaksaan Agung misalnya karena ada jaksa agung pidana militer yang di UU Kejaksaan dapat dijabat oleh TNI disini kita masukan. Kemudian untuk pengelola perbatasan itu beririsan dengan tugas pokok dan fungsi dan ini bisa dilihat pada draft yang akan kita bagikan," kata Dasco.
Pada pasal 47 ayat 2, selain menduduki jabatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1, prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
"Dalam revisi UU TNI hanya ada 3 pasal; pasal 3, pasal 53, dan pasal 47, tidak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di medsos itu saya lihat banyak sekali, dan kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat berbeda," tegas Ketua Harian Gerindra itu.
