Djawanews.com – Komisi VI DPR RI akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi pekan depan sebelum Lebaran, meskipun saat ini DPR RI sedang menjalani masa reses hingga 16 Mei 2022. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Insyaallah saya dapat laporannya mungkin minggu depan sebelum lebaran akan ada rapat dengam Mendag di masa reses," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 22 April.
Adapun pemanggilan Mendag itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), yang melibatkan eselon I Kementerian Perdagangan.
Puan mengatakan, secara khusus DPR RI akan menanyakan masalah carut marut kelangkaan minyak goreng. Sekaligus membahas keterlibatan pejabat di Kemendag dalam kasus mafia minyak goreng.
"Tentu saja untuk menanyakan permasalahan carut marut kelangkaan minyak goreng dan masalah internal yang terjadi. Kenapa kemudian bisa terjadi hal seperti ini," kata Puan.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyatakan dukungannya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sedang mengusut kasus terkait minyak goreng. Ke depannya, DPR RI mendorong agar Kejagung mengusut tuntas oknum-oknum lainnya.
Dia menegaskan, kelangkaan minyak goreng di pasaran yang diduga disebabkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, terbukti merugikan masyarakat.
"Saya minta supaya kejaksaan atau penegak hukum bisa mengusut oknum atau pihak-pihak yang memang terlibat dalam proses atau hal-hal yang ada di lapangan, sehingga terjadinya kelangkaaan minyak goreng yang kemudian mengakibatkan masyarakat dirugikan," kata Puan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, pemanggilan Mendag akan dilakukan oleh Komisi VI DPR RI.
Gobel mengatakan, rapat dengan Mendag tidak hanya membahas soal minyak goreng, tetapi juga isu-isu terkini terkait kebutuhan bahan-bahan pokok.
"Iya jadi memang komisi VI, akan mengundang mendag dalam rapat kerja untuk membahas bagaimana situasi update, dari pada pendistribusian dan keberadaan bahan pokok di pasar. Di samping membahas tentu hal-hal yang lain," kata Gobel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 21 April.
Sebagai informasi, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021 sampai Maret 2022 yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.
Keempat tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, serta Picare Togar Sitanggang (PT) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas.
Dirjen PLN Kemendag diduga memberikan persetujuan ekspor kepeda tiga tersangka dari pihak swasta. Padahal perusahaan-perusahaan swasta itu tidak memenuhi syarat domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk melakuka ekspor CPO (Crude Palm Oil) minyak goreng mentah dan produk turunannya.
"Mereka dalam pelaksanaannya perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO. Namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, Selasa 19 April.
Sementara Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap dan terus mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng.
Dalam menjalankan fungsinya, Mendag selalu menekankan jajarannya agar pelayanan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan transparan.
Untuk itu Mendag Lutfi mendukung proses hukum jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang.
"Saya telah menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat," pungkas Mendag, seperti dikutip dari Antara.
Berit aini sudah ditayankan di Era.id dengan judul: Bahas Soal Mafia Minyak Goreng, Puan: DPR Bakal Panggil Menteri Perdagangan
