Djawanews.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendapapatkan respons positif dari masyarakat menjelang 100 hari kerja. Puan menilai tingginya kepuasan publik merupakan tantangan bagi pemerintah bekerja lebih keras lagi untuk rakyat.
“Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah Alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat,” ujar Puan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Januari.
“Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat,” lanjut Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini.
Puan menilai kepuasan dan kepercayaan masyarakat itu harus diterjemahkan sebagai indikator agar pemerintah semakin bekerja lebih baik. Hal yang baik dipertahankan dan bila ada yang kurang untuk dapat diperbaiki.
“Jadi bekerja baik, bekerja dengan lebih semangat dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti, evaluasi yang terbaik bagi rakyat,” jelas mantan Menko PMK itu.
Puan menambahkan, hari ini DPR telah memulai masa persidangan kembali setelah anggota dewan menjalani masa reses di daerah pemilihannya masing-masing. Dia menyebut DPR melalui fungsi konstitusionalnya akan menjadi mitra kerja Pemerintah untuk memastikan berbagai upaya Pemerintah dalam membangun Indonesia dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.
“(Bagi anggota DPR) Selamat bekerja dan kembali menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya untuk bisa menyejahterakan rakyat dan kita kawal, cermati semua program-program pemerintah untuk bisa tepat sasaran ke rakyat,” pungkas Puan.
Seperti diketahui, Litbang Kompas merilis survei kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo dengan hasil cukup tinggi yaitu 80,9 persen.
Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan pemerintah Prabowo mencapai 85,8 persen. Sementara bidang kesejahteraan sosial berada di angka 83,7 persen, ekonomi 74,5 persen, dan hukum 72,1 persen.
