Djawanews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan birokrasi dan menciptakan regulasi yang lebih fleksibel dan responsif. Dia mengatakan pemerintah harus efisien dan memberikan kemudahan untuk masyarakakat.
"Pemerintah modern harus efisien, harus kerja cepat, harus fleksibel, kenyal, dan tidak boleh bertele-tele dengan peraturan-peraturan," ujar Presiden dalam pidatonya enutupan Konferensi Infrastruktur Internasional 2025 di JCC Senayan, Jakarta, dilansir ANTARA.
Ia mencontohkan proses distribusi pupuk subsidi pemerintah dari pabrik ke petani, sebelumnya harus melewati 145 regulasi dan jenjang birokrasi panjang, mulai dari menteri hingga camat.
Presiden menyatakan telah memangkas seluruh aturan yang memperlambat proses tersebut.
“Dari pabrik langsung ke Gabungan Kelompok Tani. Enggak ada ini-itu lagi. Produksi naik, pupuk yang langka ternyata bisa tidak langka,” ujarnya.
Presiden menyoroti banyak peraturan dibuat bukan untuk melayani rakyat, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan sektoral dan melindungi kepentingan tertentu.
Presiden bertekad untuk terus menyederhanakan regulasi yang tidak relevan demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“Peraturan penting untuk mengawasi dan mengamankan, tapi yang hanya mempertahankan kekuasaan sektoral harus kita tinggalkan,” ujarnya.
Dengan langkah deregulasi dan efisiensi ini, Presiden optimistis bahwa berbagai capaian strategis bangsa dapat segera terwujud, khususnya pada sektor-sektor vital seperti pertanian dan ketahanan pangan.
