Djawanews.com – Desakan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terkait lonjakan kasus COVID-19 terus menerus datang dari berbagai pihak. Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Luqman Hakim, menilai hal itu wajar melihat keadaan saat ini.
"Penilaian seperti itu tidaklah salah. Kita semua berharap pemerintah membuat kebijakan yang tegas dan sekaligus menegakkannya dengan seluruh kemampuan yang dimiliki pemerintah," kata Luqman, Selasa (22/6).
Luqman melihat bahwa yang harus segera dilakukan pemerintah yakni membatasi mobilitas masyarakat dan menutup sementara tempat-tempat yang memancing keramaian.
"Prinsip utama yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat kebijakan yang tegas dan jelas untuk membatasi mobilitas dan interaksi antarwarga, menutup sementara tempat-tempat keramaian yang berpotensi menimbulkan kerumunan manusia, seperti tempat wisata, mal, pasar dan tempat-tempat publik lainnya," ujarnya.
- Hati-hati Kasus C0VID-19 di Luar Jawa-Bali Naik 61,8 Persen dalam Seminggu Terakhir, Ini 5 Provinsi dengan Lonjakan Siginifikan
- Seorang Pria di Medan Ditemukan Telanjang Bulat Bersama Wanita saat Razia Prokes PPKM Mikro
- PPKM Darurat Terbaru Haruskan Mall Tutup jam 17.00, Para Pelaku Ritel Semakin Pilu
Menurutnya instruksi nomor 14 tahun 2021 yang bertujuan memperketat pelaksanaan PPKM yang dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian harus diikuti dengan pemberian saksi tegas.
"Pemerintah pusat wajib melakukan monitoring atas pelaksanaan instruksi Mendagri itu, agar seluruh pemerintah daerah bekerja cepat dan tegas sesuai instruksi Mendagri. Jika ada pemerintah daerah yang tidak melaksanakan Instruksi Mendagri terkait pengetatan PPKM, maka harus dijatuhi sanksi yang berat," jelas Luqman.
