Djawanews.com – Rencana lockdown terpaksa diurungkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X atas alasan pertimbangan dana.
Sri Sultan melihat anggaran dari pemerintah tidak akan cukup menopang hidup rakyat saat lockdown atau karantina wilayah diberlakukan.
Dengan demikian Sri Sultan meletakkan lockdown sebagai opsi terakhir setelah ketika segala daya dan upaya pemerintah tak mampu mengendalikan penyebaran COVID-19.
"Itu (lockdown) pilihan terakhir," kata Sultan ditemui usai rapat koordinasi penanganan Covid-19 bersama bupati/wali kota se-DIY di Gedhong Pracimasono, Kota Yogyakarta, Senin (21/6).
"Saya (Pemda DIY) nggak kuat ngragati (memodali) rakyat se-DIY," imbuhnya.
Sebagai ganti lockdown, Pemda DIY akan memaksimalkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro, terutama untuk perizinan dan pengawasan kegiatan masyarakat yang selama ini ditengarai jadi pemicu penularan COVID-19.
Sesuai arahan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah diminta menyeimbangkan sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat melalui PPKM mikro.
"Tetap PPKM," tegas Sultan.
Melalui PPKM mikro yang lebih diperketat ini, Sultan meminta agar seluruh kelurahan dan rukun tetangga (RT) segera membentuk Satgas COVID-19 untuk mengawasi kegiatan masyarakat.
"Untuk satgas yang belum terbentuk mohon untuk segera diselesaikan di setiap kelurahan. Karena satgas menjadi sesuatu yang penting untuk diambilnya suatu kebijakan di kelurahan," tuturnya.
