Djawanews - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersikap kritis terkait polemik 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Penyematan status ‘tak lolos test wawasan kebangsaan’ ternyata sudah berpengaruh juga kepada keluarga para karyawan KPK.
"Status ini akan menyematkan stigma yang secara merata dipikul oleh keluarga masing-masing orang, hal mana sudah terjadi bagi keluarga salah satu staf yang dalam pertemuan tadi mengisahkan bagaimana keluarganya terdampak persoalan ini," kata Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacky Manuputty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/5/2021).
PGI mendesak KPK dan BKN untuk berani membuka hasil TWK sehingga polemik ini tidak terus menggelinding liar di masyarakat. Dengan begitu, kata Jacky Manuputty, publik punya parameter yang sama untuk menakar kadar kebangsaan yang dimiliki para petinggi hingga pegawai rendahan di negeri ini.
PGI mengakui, sudah banyak serangan yang menimpa KPK agar lembaga superbodi ini menjadi lemah. Serangan ada yang dari luar dan internal KPK sendiri. Dan PGI selalu mengambil sikap menentang pelemahan KPK.
"Banyak isu berhimpitan di situ, namun terasa ada aroma ketidakadilan yang menonjol terkait penonaktifkan 75 karyawan dimaksud," jelasnya.
Khusus isu tabilan yang katanya menyelimuti KPK. Narasi ini begitu dominan ada di ruang publik. Dan Novel Baswedan adalah salah satu yang disebut-sebut sebagai motornya.
"Bisa jadi dalam kadar tertentu isu ini benar karena kita tak pernah mengetahui bagaimana menakarnya. Kalaupun hal ini ada, tentu tak bisa dipukul rata untuk 75 orang dimaksud. Banyak di antara 75 karyawan yang dinonaktifkan itu beragama Kristen, Budha dan lainnya, yang jelas-jelas tak bisa masuk dalam kategori itu," kata Jacky panjang lebar.
"PGI selama ini menolak radikalisme dan sektarianisme, dan bila itu ada di KPK haruslah pula ditolak. Sekalipun demikian, patut pula diwaspadai, dikritisi, dan ditolak, bila radikalisme dan sektarianisme digunakan sebagai tongkat pemukul penguasa, pada level apapun mereka mengelola kekuasaannya," tandasnya.
