Kursi Ketua MPR menjadi rebutan beberapa partai politik.
Selain menteri, kini jabatan kursi Ketua MPR (Mejelis Permusyawarahan Rakyat) menjadi ajang perebutan. Beberapa partai politik saling klaim bahwa kader terbaiknya patut menjadi Ketua MPR.
Kursi Ketua MPR jadi Rebutan Partai
Jabatan Ketua MPR adalah posisi yang kini sedang ramai dibahas. Posisi Ketua MPR sendiri ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR dan anggota DPD dan biasanya dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket. Berikut ini saling klaim antar partai dalam perebutan kursi Ketua MPR.
- Gerindra yang “Ngebet”
Gerindra mengatasnamakan rekonsiliasi sebagai syarat agar kadernya dapat menjadi Ketua MPR. Hal tersebut sebagaimana diungkakan oleh Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid.
Sodik menyatakan jika rekonsiliasi dapat dimulai dari tingkat wakil rakyat di parlemen dengan menunjuk anggota Dewan dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua MPR 2019-2024.
Semangat rekonsiliasi menurut Sodik harus didorong oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan. Dirinya beranggapan jika komposisi terbaik di parlemen 2019-2024 adalah ketika Gerindra Ketua MPR dan PDIP sebagai Ketua DPR.
Jabatan kursi MPR menjadi rebutan partai politik (liputan6)
- PPP Merasa Pantas
PPP juga tidak kalah dengan Gerindra, yang merasa pantas mendapatkan satu kursi pimpinan MPR. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ketua DPP PPP Rusly Effendi yang menyebut pembahasan kursi MPR hakikatnya kebersamaan.
“Kan hakikatnya komunikasi, kompromi, kebersamaan. Saya yakin PPP pasti diberikan yang pantas di situ dan PPP sebetulnya pimpinan MPR sudah pernah, Pak Lukman,” ujar Rusly dilansir dari detik.com, Rabu (17/7/2019).
PPP dalam usahanya mendapatkan kursi Ketua MPR kemudian akan membicarakannya dalam pertemuan dengan partai-partai koalisi Jokowi-Ma’ruf.
- Cak Imin: Mending Ketua MPR daripada Menteri
Jabatan Ketua MPR juga diincar oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Cak Imin mengaku lebih memilih menjadi Ketua MPR daripada menjadi Menteri.
Cak Imin mengkapkan sendiri niatnya ketika acara Sosialisasi Muktamar PKB di Hotel Patra Semarang. Sontak ketika ditanya mengenai pilihan antara Menteri dan Ketua MPR, Cak Imin menjawab menjadi Ketua MPR.
“Saya ingin di MPR, menteri sudah pernah, cukup lah saya mengabdi di eksekutif, gantian saya biar di legislatif,” kata Cak Imin, dilansir dari detik.com, Selasa (9/7/2019).
Perlu diketahui, Cak Imin pernah menjabat sebagai menteri di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi masa jabatan 2009-2014.
Berkaitan dengan kursi Ketua MPR, sudah diatur dalam UU MD3 Pasal 427C, yang menyatakan pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan sendiri dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
