Djawanews.com – Presiden Jokowi kini tak hanya menjadi pusat perhatian dalam negeri, melainkan juga sorotan di kancah dunia. Hal tersebut seiring dengan menjabat sebagai Presidensi G20 untuk pertama kalinya. Harusnya ini menjadi prestasi bersejarah, namun sepertinya Indonesia melewatkan kesempatannya.
G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.
Namun, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengambil inisiatif apa pun tentang apa yang terjadi saat ini, yang mungkin paling vital yang terkait dengan dunia internasional, yaitu invasi Rusia ke Ukraina. Sayangnya, Presiden Jokowi yang merupakan pemimpin Indonesia memilih diam.
Pendiri dan editor konsultan Asia Sentinel, Philip Bowring mengungkapkan bahwa Indonesia menyia-nyiakan jabatannya sebagai pemimpin Presidensi G20. Hal tersebut dikarenakan sikap tidak pedulinya terhadap perang Rusia dengan Ukraina.
“Indonesia, seperti tetangganya Singapura dan Filipina, memilih mendukung keputusan PBB yang mengkritik Rusia. Namun, Indonesia tidak berusaha memanfaatkan tempatnya saat ini untuk mengumpulkan hampir semua anggota G20 untuk mengambil sikap terhadap invasi Rusia,” ujar Philip dalam artikelnya yang tayang hari ini pada Rabu, 16 Maret.
Perdagangan Dunia Terancam, Presiden Jokowi Diminta Gunakan G20 Untuk Hentikan Perang Rusia dengan Ukraina
Invasi Rusia tidak hanya mengancam dan mengganggu perdagangan di komoditas utama seperti gandum, bahan bakar, dan nikel, menurutnya. Invasi Rusia juga menyebabkan kerusakan dalam rantai pasokan yang melayani semua jenis industri termasuk chip laptop yang penting bagi banyak industri dan secara singkat menyediakan bahkan lebih awal dari gerakan Rusia.
Rusia menyediakan bagi Uni Eropa 40 persen bahan bakar murninya, 27 persen impor minyaknya, dan 40 persen impor batu baranya. Ukraina mengekspor sepertiga dari biji-bijian dunia. Ketika dua negara tersebut berperang, maka gangguan terhadap penyediaan tersebut akan mendatangkan bahaya finansial yang besar bagi dunia.
Presiden Jokowi dan negara Indonesia menjadi satu-satunya anggota dari Asia Tenggara dengan 300 juta individu, sangat bergantung pada perdagangan dunia. Indonesia memiliki kewajiban untuk menyuarakan aspirasinya dan membawa topik Invasi ke meja G20, alih-alih memisahkan forum tersebut dari isu konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia.
“Rusia merupakan salah satu negara anggota di dalam forum tersebut, Indonesia dianggap bisa memanfaatkan perannya sebagai Presiden G20 untuk mengupayakan mediasi damai antara kedua negara,” tegas Bowring.
Komentar Bowring muncul menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia akan tetap fokus pada tiga agenda utama yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi, tanpa menyeret konflik Rusia-Ukraina.
“G20 memang ditargetkan pada keuangan, bukan poin politik. Mungkin bisa menjadi bahan diskusi bahwa pertanyaan tentang tindakan Rusia yang mengancam, tidak kurang dari kerugian keuangan internasional karena pandemi COVID-19,” katanya, menambahkan bahwa presentasi Indonesia sendiri melalui situs G20 lebih menunjukkan promosi pariwisata sebagai sesuatu yang lebih penting.
“Presiden Joko Widodo bercita-cita menjadi tokoh global yang mewakili bangsa yang besar dan demokratis, namun tampaknya kurang memikirkan cara untuk mewujudkannya,” ujar Bowring.
Menurutnya, Presiden Jokowi bersikap cuek, acuh tak acuh dan cenderung penakut dengan isu-isu hangat yang sangat berdampak bagi dunia. Jokowi hanya konsen ke persoalan sepele dan remeh temeh. “Ukraina hanyalah kasus terbaru. Jakarta menutupi kepalanya dengan pasir saat ia duduk di kursi presidensi G20, yang semestinya digunakan untuk mengambil fungsi penting di dunia dan bahkan urusan Asia,” tegasnya.
Dapatkan arta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
