Djawanews.com – Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, menekankan pentingnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta untuk program sekolah gratis. Menurutnya, program sekolah gratis harus lebih diprioritaskan daripada program makan gratis.
Jhonny menilai fasilitas sekolah gratis baik untuk negeri maupun swasta di Jakarta lebih diperlukan. Lagipula, program sekolah gratis sudah disetujui oleh semua fraksi di DPRD DKI.
"Kita harus liat kekuatan dari APBD kita, karena sekolah gratis itu bagi pandangan seluruh anggota fraksi DPRD, komisi E, itu udah suatu hal yang niscaya, jangan lagi ditunggu-tunggu. Justru dasarnya di situ," kata Jhonny kepada wartawan, Kamis, 12 September.
Jhonny mengaku tak mempermasalahkan jika pemerintah menjalankan program makan gratis. Lagipula, hal ini merupakan program andalan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di periode 2024-2029.
Namun, Jhonny meminta Pemprov DKI menghitung ulang kesanggupan keuangan daerah jika program makan gratis di sekolah dialokasikan dari APBD.
"Ya sepanjang untuk kemaslahatan umat, masyarakat apasih yang gak kita dukung. Tetapi kan biar bagaimanapun jangan juga besar pasak daripada tiang," ucap Jhonny.
"Sebenarnya kalau kita lihat dari APBD Jakarta, kalau kita mau jujur ya, persoalan kesejahteraan masyarakat ini kita sanggup kok. Ini hanya masalah political will. Kemauan politik pemerintah bagaimana mengatur postur anggaran kita," tambahnya.
Pemprov DKI kini telah melakukan uji coba makan gratis yang diharapkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, serta meningkatkan prestasi belajar mereka. Program makanan bergizi gratis akan dimulai pada 2025.
Adapun uji coba program itu sudah berjalan selama kurang lebih satu bulan menyasar peserta didik di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dengan menu makanan yang bervariasi. Sementara, uji coba makan gratis di SMA dilakukan pekan depan.
Selama uji coba, pembiayaan makan gratis di sekolah menggunakan tunjangan operasional Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan juga dana badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.
Tak seperti gagasan Prabowo-Gibran yang menganggarkan makanan tiap porsi Rp15 ribu, Pemprov DKI mengalokasikan makanan per porsi dengan harga Rp20 ribu hingga Rp25 ribu.
Contohnya, menu makan gratis saat uji coba di SMPN 03 Manggarai yakni nasi, beef teriyaki (hidangan berbahan dasar daging sapi dengan campuran saus teriyaki khas Jepang), sayur salad, dan pisang. Terdapat 1000 kotak makan yang tersedia dengan harga per kotak Rp25.000.
