Dilansir dari blog.netray.id: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah berjalan kurang lebih tiga minggu sejak 3 Juli 2021 lalu. Jika mengikuti keputusan awal, masa PPKM Darurat akan berakhir pada 20 Juli 2021. Namun, simpang siur wacana perpanjangan PPKM telah beredar sejak semingggu terakhir. Dan benar saja, Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk memperpanjang masa PPKM hingga 25 Juli mendatang.
Media Monitoring Netray tertarik untuk memantau perbincangan warganet terkait PPKM di Twitter. Bagaimana warganet menanggapi simpang siur persoalan perpanjangan PPKM yang beredar? Apa yang menjadi kekhawatiran jika PPKM diperpanjang? Dan apa yang menjadi permintaan atau pertimbangan warganet untuk menyepakati perpanjangan PPKM?
Netray melakukan pemantauan selama periode seminggu ke belakang (13-20 Juli 2021) di kanal Twitter dengan menggunakan kata kunci spesifik terkait perpanjangan ppkm. Hasilnya ialah sebagai berikut.
Obrolan terkait perpanjangan masa PPKM telah ramai dibicarakan sejak seminggu belakangan dengan dua puncak tertinggi yakni pada 14 dan 20 Juli 2021.
Sentimen negatif mendominasi baik pada puncak perbincangan maupun dari total keseluruhan. Dari kurva Sentiment Trend di atas terlihat bahwa muatan sentimen positif memiliki suara yang lemah, yaitu di angka 3,568 dari total 45,082 tweets yang terjaring Netray. Sementara sentimen negatif mendapat porsi lebih besar mengikuti frekuensi perbincangan di setiap harinya.
Putusan soal perpanjangan masa PPKM baru diumumkan secara resmi oleh pemerintah pada 20 Juli 2021 malam. Namun, warganet telah terpancing untuk membahas topik ini sejak mendapat lemparan isu dari media daring seperti @kumparan hingga @tempodot.co pada 13 Juli lalu. Pernyataan Menkeu Sri Mulyani terkait wacana perpanjangan masa PKM hingga 6 minggu ke depan menjadi topik yang menarik untuk ditanggapi, dipertanyakan, dan direnungkan oleh warganet.
Wacana perpanjangan PPKM kian santer dibicarakan setelah Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito turut mengungkap kemungkinan ini dengan alasan kasus Covid yang belum terkendali. Komentar warganet beragam, mulai dari penolakan, kekecewaan, kekhawatiran terhadap nasib hidup ke depan, hingga sejumlah saran yang perlu dipertimbangkan lagi oleh para petinggi negara sebelum mengambil kebijakan tersebut. Berikut gambaran Top Words dalam topik perpanjangan PPKM selama seminggu ke belakang.
Dari Top Words di atas dapat diamati beberapa poin yang kerap menjadi pembahasan warganet ketika membicarakan perpanjangan PPKM Darurat. Yang paling menonjol adalah masalah ekonomi rakyat yang mengerucut lagi pada perkara makan. Sementara tokoh yang paling banyak disebut warganet selain presiden Jokowi adalah Luhut dan Muhadjir Effendy. Hal ini berkaitan dengan pernyataan kedua menteri Joko Widodo tersebut yang memiliki tanggapan berbeda ketika ditanya soal perpanjangan PPKM Darurat.
Kabar soal perpanjangan masa PPKM Darurat terlebih dahulu diungkapkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy pada 16 Juli 2021. Ia mengaku sudah menerima arahan dari Jokowi soal keputusan perpanjangan PPKM Darurat sampai akhir Juli. Pernyataan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sehari kemudian. Luhut mengatakan pemerintah mengambil pilihan sulit terkait PPKM Darurat. Oleh karena itu, keputusan belum bisa ditentukan langsung dan meminta masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah yang akan disampaikan pada 20 Juli 2021.
Sementara itu, mengacu pada deretan Top Complaint, kata chaos muncul paling sering. Demikian pula dengan kata PHK, korup, penghasilan hilang, stress hingga kesulitan yang menjadi keresahan yang dilaporkan warganet selama masa PPKM berlangsung. Tak heran apabila topik perpanjangan PPKM ini mendapat respons negatif dari masyarakat, khususnya yang terlihat di Twitter. Untuk lebih detailnya Netray akan mengulas isu-isu di atas dalam beberapa poin pembahasan berikut.
PPKM Menghajar Pedagang Kecil, Rakyat Dapat Makan dari Mana?
Pemberlakuan PKM Darurat sebagai langkah menekan angka penyebaran Covid-19 gelombang kedua yang tak kunjung surut ternyata justru menyisakan persoalan baru. Masalah perekonomian Indonesia yang babak belur dihantam pandemi sejak awal tahun lalu tak kunjung menemui titik baliknya. Dengan adanya PPKM Darurat yang mengharuskan sejumlah pusat perbelanjaan, toko, warung kecil ditutup menambah suram laju perekonomian bahkan sampai ke lapisan paling bawah, seperti pedagang kaki lima.
Bagi rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan dagang, PPKM menjadi kebijakan yang berat untuk diterima. Pasalnya mereka hanya mengandalkan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu yang harus dicukupi setiap hari adalah makan. Namun, bagaimana jika pendapatan harian tersebut menghilang karena sejumlah larangan yang tertuang dalam PPKM? Tentu saja masyarakat kesulitan untuk makan. Sementara di sisi lain, negara tidak diharuskan menjamin kebutuhan rakyatnya. Bantuan sosial atau bansos pun dinilai tidak berjalan efektif karena justru menjadi ladang korupsi para pemimpin yang tidak amanah. Maka tak heran apabila wacana perpanjangan PPKM yang telah dibocorkan oleh sejumlah menteri memancing amarah dan kekecewaan warganet.
PPKM Diperpanjang? Gelombang PHK Menghantui
Imbas dari penutupan sementara sejumlah pusat perbelanjaan, pusat hiburan, dan gerai berdampak pada gelombang PHK di Indonesia. Selama PPKM Darurat kurang lebih tiga minggu ini warganet melaporkan sejumlah kasus PHK yang dialami baik oleh dirinya sendiri, keluarga, maupun kerabat di lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana jika PPKM terus diperpanjang hingga akhir Juli seperti yang dilontarkan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pada 16 Juli 2021 lalu? Atau lebih parah lagi jika mengacu pernyataan Sri Mulyani soal wacana perpanjangan PPKM 6 minggu ke depan? Tentu saja kemungkinan adanya ‘tsunami’ PHK menjadi salah satu yang mengisi kekhawatiran warganet.
Warganet mengaku kesal dengan keputusan pemerintah yang justru kian mencekik rakyat kecil. Pasalnya kebijakan-kebijakan yang lahir dari PPKM Darurat ini dinilai terlalu banyak mengatur kehidupan masyarakat kecil. Dampak seperti kehilangan penghasilan atau pekerjaan, kesulitan mencari makan menjadi ancaman yang harus dihadapi masyarakat kelas bawah. Sementara itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat kelas atas lainnya tidak harus merasakan hal-hal tersebut.
Kondisi Makin Chaos, Stress Menghantui
Selain itu, perpanjangan masa PPKM Darurat juga memunculkan kekhawatiran lain menyangkut situasi sosial dan kesehatan mental masyarakat. Warganet khawatir apabila PPKM diperpanjang, kekacauan atau chaos akan menghampiri. Prediksi ini berangkat dari pengamatan warganet terhadap kondisi masyarakat selama PPKM Darurat yang telah berlangsung 3 minggu ke belakang. Kehilangan penghasilan dan kesulitan mencari makan memicu tekanan batin atau stres. Apabila kondisi ini terus diperpanjang sementara pemerintah tidak menjamin hidup masyarakat selama PPKM diterapkan maka bukan tidak mungkin tindakan kriminal seperti kekerasan, pencurian, hingga penjarahan dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan.
Tekanan mental yang dirasakan masyarakat terlihat dari sejumlah ungkapan emosi berupa makian yang menghiasi tweet warganet ketika menyinggung masalah perpanjangan PPKM. Kondisi mental yang kian memburuk selama PPKM ini juga sempat dibahas Netray pada artikel Gangguan Kesehatan Mental Mengancam Masyarakat Di Masa Pandemi beberapa waktu lalu. Tekanan mental atau stres yang dirasakan warganet muncul karena beragam sebab, mulai dari kehilangan penghasilan atau pekerjaan, kesulitan mencari makan, hingga stres karena tak mampu berbuat apa-apa. Sebenarnya perpanjangan PPKM tidak begitu menjadi masalah apabila pemerintah memenuhi kebutuhan hidup rakyatknya selama masa pembatasan berlangsung. Namun, dari apa yang dapat diamati hingga saat ini masyarakat terpantau masih selalu resah ketika membicarakan PPKM. Hal ini mengingat tidak adanya jaminan dari negara untuk menanggung kebutuhan rakyat secara terang dan jelas.
Demikian pantauan Media Monitoring Netray. Semoga kebijakan yang lahir atas keinginan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari wabah Covid-19 tidak berubah menjadi cambuk untuk menekan hidup rakyat kelas menengah bawah.
