Sri Mulyani memamerkan kenaikan anggaran pendidikan di acara Dies Natalis ke-38 Universitas PGRI Semarang.
Salah satu fokus Presiden Jokowi dalam program kerjanya di periode 2019-2024 adalah meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Indonesia. Peningkatan SDM tersebut meliputi berbagai hal, salah satunya adalah masalah pendidikan. Anggaran pendidikan dinaikkan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan.
Kenaikan anggaran pendidikan juga disampaikan oleh Sri Mulyani
Peningkatan anggaran pendidikan juga terus dilakukan. Alokasinya pendidikan di APBN tahun 2019 saja mencapai Rp 492,5 triliun. Peningkatan anggaran pendidikan juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Jokowi, Sri Mulyani. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara Dies Natalis ke-38 Universitas PGRI Semarang, Selasa (23/7) di Balairung UPGRIS.
Saat acara Dies Natalis UPGRIS tersebut, Sri Mulyani memberikan orasi ilmiah dengan tema dengan tema “Menyiapkan Sumberdaya Kompetitif Menuju Era 5.0. Dalam orasinya, Sri Mulyani menyinggung berbagai hal, misalnya kapitalisasi teknologi.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa kapitalisasi teknologi mengharuskan pemerintah mengeluarkan sebuah strategi yang dinamakan dengan “Making Indonesia 4.0”. Making Indonesia 4.0 tersebut memuat sepuluh pilar strategi dan lima sektor prioritas.
Sri Mulyani menghadiri Dies Natalis Universitas PGRI Semarang (perumahan.pu.go.id)
“Sepuluh pilar tersebut di antaranya adalah harmonisasi aturan dan kebijakan, pembangunan infrastruktur digital, serta peningkatan kualitas SDM,” ungkap Sri Mulyani.
Sementara itu, sebanyak lima sektor diprioritaskan untuk menunjang program peningkatan SDM. Kelima sektor tersebut yaitu sektor makanan dan minuman, otomotif, kimia, elektronik, dan tekstil. Melalui starategi Making Indonesia 4.0, Pemerintah berharap teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Selain masalah teknologi, Menkeu juga menyinggung masalah kenaikan anggaran pendidikan. Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan anggaran pendidikan mencapai 39,4 persen dibanding pada periode sebelumnya.
“Anggaran pendidikan terus meningkat setiap tahun dan telah naik signifikan dibanding 5 tahun lalu, yaitu dari Rp353,4 triliun di tahun 2014 menjadi Rp492,5 triliun di tahun 2019, atau naik sebesar 39,4 persen,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan bahwa APBN dan kebijakan fiskal sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas SDM dan pendidikan. Sehingga alokasi APBN untuk pendidikan diprioritaskan.
“Alokasi APBN 20 persen untuk pendidikan terus diprioritaskan untuk meningkatkan akses putra-putri Indonesia pada dunia pendidikan yang bermutu,” jelas Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan, salah satu komponen utama dalam alokasi anggaran pendidikan adalah kompensasi bagi guru. Sebab, ungkap Sri Mulyani, guru memegang peranan sentral dalam sistem pendidikan.
Karena peran guru yang vital, maka kemudian pemerintah akan memberikan alokasi tunjangan profesi kepada para guru. Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa alokasi tidak hanya akan dinikmati oleh para guru yang berstatus PNS saja.
Negara juga akan memberikan kepercayaan penuh dan harapan yang besar kepada para guru untuk mendidik generasi muda Indonesia. Diharapkan para guru mampu menghasilkan manusia unggul dan berkarakter.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa tunjangan yang diberikan guru non-PNS pada tahun 2019 juga meningkat. “Bahkan, jumlah guru non-PNS penerima tunjangan di APBN 2019 meningkat 32 persen dari 424,9 ribu di 2018 menjadi 562,6 ribu Guru non-PNS di 2019,” kata Sri Mulyani menyinggung kenaikan anggaran pendidikan.
