Djawanews.com – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan telah membatalkan 50 dari 280 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut perairan Tangerang, Banten. Adapun sisanya masih diproses oleh Kementerian ATR/BPN.
"Pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang. Dari 263 (HGB) dan 17 (SHM), yang kita batalkan 50. Sisanya, Pak? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di luar garis pantai," ujar Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari.
Nusron menjelaskan, pembatalan hak atas tanah didasari pada proses pembuktian juridis dan prosedur yang tidak benar. Pembatalan hak atas tanah, kata dia, juga bisa dilakukan kepada wilayah yang fakta materialnya sudah tidak ada.
Menurut Nusron, pencabutan 50 sertifikat tersebut masih berpotensi bertambah. Sebab, Kementerian ATR/BPN baru berkerja selama empat hari, mengingat terpotong libur panjang.
"Selama empat hari, kita dapat 50 bidang tanah," katanya.
Nusron mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya hak atas tanah di sepanjang pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji. Dari peta yang dianalisis, pagar laut tersebut memiliki panjang sekitar 30 km, sementara di wilayah Desa Kohod sendiri membentang sepanjang 3,5 hingga 4 km.
Di kawasan Desa Kohod, tercatat terdapat 263 bidang tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) yang secara keseluruhan mencakup luas 390,7985 hektar. Selain itu, terdapat 17 bidang tanah dengan status Hak Milik yang luasnya mencapai 22,9334 hektar.
Setelah mengumpulkan data tersebut, lanjut Nusron, dilakukan analisis dan pencocokan dengan PETA BG serta peta spesial tematik garis pantai. Dari analisis ini, kata dia, dipilah mana bidang tanah yang berada dalam garis pantai dan mana yang berada di luar garis pantai.
Nusron menegaskan, bidang tanah di luar garis pantai tidak dapat disertifikatkan karena tergolong sebagai common property atau common line.
"Sementara yang masuk di dalam garis pantai, itu masuk namanya private property. Ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di common property tidak bisa kita sertifikatkan," pungkasnya.
