Inilah Bantahan Menko Luhut Atas Tudingan Amien Rais yang Menyebut China Ikut Berperan dalam Pemindahan Ibu Kota.
Nama Amien Rais kembali menjadi sorotan publik. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menuding pemerintah Presiden Jokowi sedang menunggu kajian pemerintah China untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Amien Rais juga menyebut bahwa China ikut berperan dalam program pemindahan ibu kota.
“Sesungguhnya memindah Jakarta bukan karena menunggu studi Bappenas, tapi studi Beijing. Itu jelas sekali,” kata Amien Rais pada Selasa (3/9).
Patahkan Tudingan Amien Rais
Menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh Amien Rais tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak melibatkan pembiayaan dari China.
Menurut Luhut, sumber dana domestic masih memadai untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.
“Tidak ada (China) sama sekali,” ujar Luhut.
Berdasarkan informasi yang diterima Luhut dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sumber daya pembiayaan nasional masih mencukupi untuk membangun ibu kota baru.
Adapun perkiraan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru sebesar Rp466 miliar.
Rencananya kebutuhan anggaran tersebut, 19,2 persen akan disokong oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan kebutuhan anggaran lain rencananya akan dipenuhi dari swasta dan dengan kerja sama pemerintah dengan swasta.
Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur (pantau.com)
Melihat skema yang telah direncanakan pemerintah tersebut. Luhut membantah sekaligus mematahkan tudingan Amien Rais yang mengatakan adanya campur tangan China di dalam perencanaan ibu kota baru.
“Jadi, tidak butuh sama sekali (pembiayaan dari China),” tutur Luhut.
Seperti yang telah diketahui bersama, Ibu kota baru akan dipindahkan ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.
Presiden Jokowi memilih Kaltim untuk menjadi ibu kota baru karena letak wilayahnya yang strategis dan memiliki resiko kebencanaan yang minim.
Terkait mengapa ibu kota harus pindah? Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut beban Jakarta dinilai terlalu berat.
“Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan pusat perdagangan, pusat jasa, bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia,” terang Presiden Jokowi.
