Djawanews.com – Khudori yang berprofesi sebagai ASN harus menanggung perbuatannya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menjatuhkan vonis 3 bulan 15 hari dan denda Rp500 ribu kepada dirinya.
Pada bulan Maret 2020 lalu, Khudori terlibat dalam kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di Banyumas, Jawa Tengah. Saat itu, bahkan Bupati Banyumas Achmad Husein harus turun tangan langsung.
Jenazah Covid-19 ditolak di tiga pemakaman di Banyumas. Awalnya jenazah akan di makamkan di Desa Kedungwringin, namun ditolak warga, hingga kemudian jenazah di pindahkan ke Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen.
Warga Desa tumiyang juga menolak jenazah, bahkan massa memaksa agar jenazah dibongkar dan dipindahkan ke lokasi lain, mereka beralasan khawatir virus corona dapat merembes melalui aliran air.
Kasus penolakan tersebut kemudian dilaporkan kepada polisi dan terdapat empat orang tersangka di dua TKP. Salah satu terdakwa tersebut adalah Khudori, sementaran tiga lainnya telah dilimpahkan persidangan.
Khudori dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular seperti yang tercantum dalam dakwaan ketiga.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 3 bulan 15 hari dan denda Rp500 ribu, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” kata Hakim Ketua Ardhianti Prihastuti saat membacakan putusan di Ruang Sidang I PN Banyumas, Kamis (6/8).
Selain putusan terhadap penolakan pemakaman pasien Covid-19 di Banyumas, jangan lupa simak berita menarik lainnya hanya di Warta Harian Nasional Djawanews.
