Djawanews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan selama bulan Ramadhan. Dia mengatakan nantinya menunya akan berbeda, disesuaikan agar bisa disantap untuk berbuka puasa.
"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan Hindayana usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dilansir ANTARA, Kamis, 23 Januari.
Dadan mengatakan jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya. Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.
"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.
BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG. Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan ini.
"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.
Dadan mengatakan, terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienis serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM. BPOM, kata dia, memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.
Dia menyebutkan MBG merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.
Adapun program tersebut, kata dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.
"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," katanya.
Selain menyehatkan, program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perekonomian positif di daerah-daerah, mengingat setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.
"Sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.
